REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menyoroti kapasitas fiskal daerah dan penguatan kelembagaan DPRD dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sekaligus peringatan HUT ke-25 di Jakarta, Sabtu (30/8/2026). Forum tersebut mempertemukan anggota DPRD kabupaten dari berbagai daerah untuk membahas sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah.
Ketua Umum ADKASI Siswanto mengatakan, isu fiskal menjadi salah satu perhatian utama organisasi karena kemampuan keuangan daerah berkaitan langsung dengan kapasitas pemerintah kabupaten dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan.
“Seperempat abad perjalanan ADKASI diisi dengan kerja-kerja advokasi dan kajian strategis yang berdampak langsung pada kebijakan nasional. Salah satu fokus utama kami adalah tata kelola fiskal antar tingkat pemerintahan,” ujar Siswanto dalam siaran pers, Senin (31/8/2026).
Menurut Siswanto, ADKASI telah menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di enam regional sepanjang tahun ini, yakni Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku-Papua. Aspirasi dari berbagai wilayah tersebut kemudian dibawa ke Rakernas untuk menjadi bahan pembahasan organisasi.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah Dana Transfer ke Daerah (TKD). Berdasarkan proyeksi yang disampaikan ADKASI, TKD pada 2027 diperkirakan mencapai Rp735 triliun, meningkat dari Rp696,9 triliun sebelumnya.
ADKASI menilai peningkatan kapasitas fiskal perlu diikuti pengelolaan anggaran yang efektif agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat melalui pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
Selain fiskal, penguatan kapasitas DPRD menjadi agenda lain yang dibahas dalam Rakernas. ADKASI menilai kemampuan anggota DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan perlu terus diperkuat seiring semakin kompleksnya persoalan pembangunan di daerah.
Penguatan tersebut mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta keterbukaan informasi publik. Ketiganya dinilai penting untuk memperkuat kualitas pengawasan dan akuntabilitas DPRD.
“Memaknai HUT ke-25, ADKASI juga menunjukkan kepedulian melalui berbagai aksi nyata di tengah masyarakat dan pemerintah. Apa yang kami lakukan menjadi wujud kehadiran DPRD Kabupaten yang tidak hanya bekerja di ruang sidang dan di daerah, tetapi juga di ruang-ruang nasional. Ini menegaskan posisi ADKASI sebagai mitra strategis dan kritis pemerintah,” tutur Siswanto.
Ke depan, ADKASI akan memfokuskan perhatian pada penguatan kelembagaan DPRD, konsistensi desentralisasi, serta kebijakan pembangunan yang dinilai perlu menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat kabupaten.
“Dengan semangat Dari Daerah Untuk Indonesia, ADKASI berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun Indonesia yang kuat dimulai dari daerah. ADKASI meyakini, kokohnya bangsa ini ditentukan oleh kuatnya fiskal dan kelembagaan di tingkat kabupaten,” tegas Siswanto.
Rakernas dan HUT ke-25 ADKASI turut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, pimpinan DPR RI, DPD RI, serta sejumlah lembaga dan mitra organisasi.