Bagikan:
JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengakui masih ada masalah tata kelola dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Ia menyebut pelanggaran muncul karena proses yang tidak transparan.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono usai dilantik sebagai Kepala BGN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 22 Juli.
“Kami mengakui ada hal-hal yang harus diperbaiki. Kita sendiri menyaksikan terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola,” kata Sudaryono.
Ia menempatkan pembenahan tata kelola sebagai pekerjaan utama setelah resmi memimpin BGN. Perbaikan akan dilakukan bersama dua wakil kepala dan seluruh jajaran lembaga.
Sudaryono mengatakan proses yang masih dikerjakan secara manual perlu dialihkan ke sistem digital agar memiliki catatan yang dapat diperiksa.
“Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya bisa digital dan ada rekamannya,” ujarnya.
BACA JUGA:
Ia juga menegaskan praktik pembahasan tertutup tidak boleh lagi terjadi.
“Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi. Segalanya harus terang-benderang,” katanya.
Menurut Sudaryono, keterbukaan menjadi penting karena program Makan Bergizi Gratis menggunakan anggaran besar yang bersumber dari masyarakat.
Ia menegaskan setiap rupiah harus digunakan sesuai tujuan program, yakni menyediakan kebutuhan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan warga lanjut usia.
Sudaryono mengatakan BGN tidak sekadar membagikan makanan. Program tersebut harus memastikan penerima memperoleh asupan yang sesuai dengan kebutuhan gizinya.
“Ini Makan Bergizi Gratis, bukan makan enak gratis atau makan banyak gratis,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat menyampaikan temuan dan masukan bila menemukan proses yang janggal. Informasi tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+