Jakarta -
Ethical AI menjadi salah satu kata kunci utama dalam Purwacarita Borobudur, pengalaman imersif terbaru Galeri Indonesia Kaya (GIK) yang mengangkat sejarah Candi Borobudur. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Ethical AI?
CEO Curaweda Azhar Muhammad Fuad, perusahaan teknologi di balik proyek ini, menjelaskannya kepada detikINET. Menurutnya, inti dari pendekatan tersebut bukan sekadar memakai AI untuk menghasilkan visual menarik.
Tantangan terbesarnya justru memastikan AI tidak bebas mengarang atau menghasilkan representasi sejarah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Azhar menjelaskan Ethical AI bukan jenis teknologi AI tertentu, melainkan kerangka kerja atau metodologi untuk memastikan apa pun yang dihasilkan AI memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.
"Ethical AI merupakan sebuah metodologi atau kerangka kerja untuk memastikan bahwa apa pun yang dihasilkan oleh teknologi AI benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari sudut keilmuan yang relevan," ujar Azhar saat berbincang di GIK, Grand Indonesia, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
CEO Curaweda Azhar Muhammad Fuad Foto: Adi FR/detikINET
Metodologi tersebut mencakup seluruh proses produksi. Pada tahap praproduksi, tim memastikan literatur dan sumber yang menjadi dasar cerita, screenplay, serta input untuk AI.
Pada tahap produksi, prosesnya dicatat agar dapat ditelusuri, termasuk siapa yang bertanggung jawab terhadap setiap bagian.
Sementara pada tahap pascaproduksi, tim menentukan di mana karya akan ditempatkan, siapa yang menjaga, dan bagaimana pemeliharaannya dilakukan.
AI Dilarang Mengarang
Salah satu prinsip penting Ethical AI ala Curaweda adalah membatasi ruang AI untuk melakukan improvisasi.
Azhar mengatakan mereka hanya memasukkan sumber primer sebagai landasan sistem. Sumber tersebut dapat berupa sejarah tertulis, prasasti, artefak, maupun sejarah lisan yang diwariskan secara turun-temurun.
"Kami memperlakukan engine tersebut seperti anak yang belum mengetahui apa pun. Misalnya, kami memberi tahu bagaimana penggambaran Raja Samaratungga berdasarkan sumber yang telah divalidasi. Setelah itu, sistem harus mengikuti batasan tersebut," jelas Azhar.
Purwacarita Borobudur Foto: Adi FR/detikINET
Menurutnya, informasi dari sumber sekunder tidak serta-merta digunakan. Salah satu contoh yang ia berikan adalah penjelasan pemandu wisata yang dapat berbeda antara satu orang dan lainnya.
Karena itu, setiap elemen visual harus memiliki sumber dan jalur kurasi yang jelas.
Jangan 'Keminter'
Azhar menyebut prinsip etis yang dijaga Curaweda adalah tidak merasa paling tahu.
"Nah norma yang kita jaga itu adalah gimana supaya kita tidak keminter, bahasa Jawanya. Dalam arti kita nggak sok tahu," ujarnya.
Jika tim tidak mengetahui sesuatu, jawabannya harus datang dari orang yang memang memiliki kompetensi terhadap topik tersebut.
"Siapa yang berhak memberi tahu? Orang yang benar-benar tahu. Siapa yang benar-benar tahu? Yang pakar," kata Azhar.
Karena itu, Curaweda menerapkan beberapa lapisan verifikasi dan melibatkan para ahli agar setiap hal yang ditampilkan dapat dijelaskan asal-usul serta proses kurasinya.
Dalam Purwacarita Borobudur, proses itu juga melibatkan Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada serta Museum dan Cagar Budaya.
Purwacarita Borobudur Foto: Adi FR/detikINET
Sumber sejarah yang dipakai antara lain Prasasti Karangtengah 824 M dan Prasasti Tri Tepusan 842 M. Detail busana, artefak, karakter hingga arsitektur juga melewati proses kurasi sebelum divisualisasikan menggunakan AI.
Tantangan lainnya datang dari batasan mesin AI generatif itu sendiri. Azhar bercerita, pada masa awal pengembangan teknologi Curaweda, banyak engine AI komersial membatasi pembuatan visual tertentu, seperti tokoh tanpa penutup dada atau penggambaran anak-anak dalam konteks tertentu.
Padahal, jika berbicara tentang masyarakat Nusantara pada masa lampau, standar pakaian yang tergambar pada relief atau artefak tidak selalu sama dengan standar busana modern.
Akibatnya, sistem AI dapat salah menafsirkan representasi sejarah tersebut sebagai konten pornografi atau konten terlarang.
"Karena notabene negara Indonesia pada zaman itu, Nusantara, ada yang nggak pakai baju, nggak pakai busana. Dan akhirnya itu kan pasti di-generate-nya sebagai porno," kata Azhar.
Keterbatasan itulah yang pada awalnya membuat Curaweda harus mengembangkan sebagian teknologinya sendiri.
Ethical AI Lebih Penting daripada Model AI
Meski sempat mengembangkan engine sendiri, Azhar menegaskan Curaweda tidak ingin dilihat sebagai perusahaan yang semata-mata menjual teknologi AI.
Menurutnya, teknologi dan model akan terus berubah. Karena itu, yang ingin dipertahankan Curaweda justru metodologinya.
"Jangan lihat Curaweda sebagai perusahaan AI. Kita tidak mau dilabeli sebagai perusahaan AI," kata Azhar.
Ia mengatakan Curaweda tidak memiliki kewajiban untuk terus mengembangkan seluruh teknologi AI sendiri. Jika kelak ada platform pihak ketiga yang bisa memenuhi standar Ethical AI Curaweda, perusahaan terbuka untuk menggunakannya.
Kurator dari Departemen Sejarah FIB UGM, Dr. Sri Margana Foto: Adi FR/detikINET
"Metodologi ethical AI inilah yang menjadi kunci kita untuk bisa bertahan dan terus berkembang," ujarnya
Pendekatan tersebut diperkuat oleh kurator dari Departemen Sejarah FIB UGM, Dr. Sri Margana. Menurutnya, tantangan terbesar bukan sekadar membuat sejarah terlihat menarik secara digital, melainkan menerjemahkan kompleksitas sejarah Borobudur ke medium baru tanpa kehilangan konteks dan nuansanya.
"Setiap narasi, karakter, busana, artefak, dan elemen visual yang ditampilkan perlu ditelusuri dan divalidasi berdasarkan sumber sejarah yang relevan. Bagi kami, teknologi digital memiliki potensi besar untuk mendekatkan sejarah kepada publik, selama teknologi mengikuti disiplin sejarah, bukan sejarah yang mengikuti tuntutan teknologi," tegas Sri.
(afr/afr)
TAGS
LIHAT LAINNYA