AKURAT.CO Peluncuran Biodiesel B50 dan peresmian groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela menunjukkan kuatnya political will Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam membangun fondasi kemandirian energi nasional sekaligus memperkuat keberpihakan negara kepada kepentingan rakyat.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, kedua program menjadi bukti bahwa Presiden Prabowo tidak hanya berbicara mengenai kedaulatan energi. Namun, menghadirkan melalui kebijakan yang konkret.
Kedua kebijakan tersebut bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan representasi dari arah baru kebijakan energi nasional yang menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat atas sumber daya alamnya sendiri.
Baca Juga: Komisi XII DPR Pastikan Kawal Proyek LNG Abadi Masela agar Tak Lagi Mangkrak
"Ini adalah bentuk political will yang kuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus mengoptimalkan potensi energi nasional bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Iwan dalam keterangannya, Minggu (19/7/2026).
Menurutnya, implementasi B50 akan memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional. Selain menekan impor solar dan memperkuat ketahanan energi, kebijakan tersebut juga meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta meningkatkan kesejahteraan jutaan petani sawit di berbagai daerah.
Di sisi lain, pembangunan Blok Masela dengan nilai investasi yang mencapai sekitar Rp355 triliun menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat pasokan energi nasional, sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.
"Blok Masela bukan hanya proyek migas. Ini adalah instrumen strategis untuk memperkuat keamanan energi, membuka lapangan kerja dalam jumlah besar, mendorong investasi jangka panjang, meningkatkan kapasitas industri nasional, serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia," jelasnya.
Kedua agenda strategis tersebut memperlihatkan paradigma pembangunan Presiden Prabowo yang berorientasi pada kepentingan nasional (national interest), dengan menempatkan energi sebagai instrumen utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi, geopolitik, dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, negara yang memiliki kemandirian energi akan memiliki ruang gerak yang jauh lebih kuat dalam menghadapi dinamika ekonomi global maupun gejolak geopolitik internasional.
Baca Juga: Hampir Dua Dekade Diuji, B50 Terbukti Aman untuk Kendaraan
"Di tengah ketidakpastian global, perang dagang, serta fluktuasi harga energi dunia, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang berani mengambil keputusan strategis," ujarnya.
"Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pembangunan sektor energi harus menjadi prioritas nasional karena energi merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, ketahanan pangan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat," tambah Iwan.
IPR juga menilai keberhasilan agenda kemandirian energi tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat.