Bapenda Dompu bukukan realisasi PAD sebesar 37 persen per 10 Agustus 2026

Masih ada beberapa sumber PAD yang perlu terus dioptimalkan untuk mengejar target sampai akhir tahun.

Dompu, NTB (ANTARA) - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hingga 10 Agustus 2026 mencapai Rp71,4 miliar atau 37,73 persen dari target Rp189,25 miliar.

Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Dompu Farid Anshari saat dikonfirmasi ANTARA di Dompu, NTB, Minggu, mengatakan capaian PAD tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Ia merinci dari sektor pajak daerah, realisasi mencapai Rp17,5 miliar atau 33,82 persen dari target Rp51,74 miliar.

Sementara, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencapai Rp921,79 juta atau 13,17 persen dari target Rp7 miliar.

Untuk penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp910,3 juta atau 11,10 persen dari target Rp8,2 miliar.

Adapun penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp3,68 miliar atau 36,97 persen dari target Rp9,96 miliar, sedangkan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi Rp2,98 miliar atau 33,51 persen dari target Rp8,89 miliar.

"Masih ada beberapa sumber PAD yang perlu terus dioptimalkan untuk mengejar target sampai akhir tahun," ujarnya.

Di sisi lain, realisasi retribusi daerah telah mencapai Rp5,43 miliar atau 88,79 persen dari target Rp6,11 miliar.

Pada sektor pelayanan kesehatan, retribusi Dinas Kesehatan telah melampaui target. Dari target Rp50 juta, realisasinya mencapai Rp97,85 juta atau 195,71 persen.

Sementara itu, RSUD Dompu telah menyumbang Rp2,23 miliar dari jasa retribusi pelayanan kesehatan, sedangkan realisasi RSUD Manggelewa masih nihil.

Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, realisasinya mencapai Rp12,39 miliar atau 48,08 persen dari target Rp25,78 miliar.

Sedangkan, lain-lain PAD yang sah baru terealisasi Rp36,06 miliar atau 34,16 persen dari target Rp105,6 miliar.

Farid mengatakan pemerintah daerah masih memiliki waktu untuk mengoptimalkan penerimaan dari berbagai sumber PAD hingga akhir 2026.

Di tengah realisasi PAD tersebut, Pemerintah Kabupaten Dompu juga memperoleh tambahan transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp136,5 miliar dari pemerintah pusat.

Tambahan TKD tersebut terdiri atas Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB DBH) sebesar Rp74,8 miliar dan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp62,01 miliar.