Berantas Underinvoicing, Bos Danantara: DSI Bakal Pakai Data Lintas Kementerian

Jakarta, VIVA – Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani menegaskan, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bakal turut memperkuat integrasi data lintas kementerian dan lembaga.

Baca Juga

Rosan yang juga Menteri Investasi/Kepala BKPM mengatakan, integrasi tersebut memungkinkan pemerintah memantau lebih rinci aktivitas ekspor, mulai dari pelabuhan asal hingga harga dan negara tujuan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kami berterima kasih juha kepada seluruh kementerian terkait, karena kami bisa menarik data baik di semua kementerian yang ada," kata Rosan dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan tahun anggaran 2027 di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Baca Juga

Konpers RAPBN & Nota Keuangan TA 2027

Photo :

  • [Mohammad Yudha Prasetya]

"Baik di Kementerian Keuangan, Bea Cukai, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan kementerian lainnya yang kami integrasikan," ujarnya.

Baca Juga

Rosan menyampaikan, integrasi tersebut membuat pemerintah memiliki kemampuan lebih besar, untuk melakukan pemantauan terhadap arus dan nilai ekspor. Menurutnya, berbagai informasi terkait ekspor kini dapat dilihat secara lebih terperinci dan terhubung.

"Jadi kami bisa memantau dari pelabuhan mana, harga berapa, pricing berapa, volume berapa, negara tujuan berapa," kata Rosan.

Dia menjelaskan, salah satu perkembangan yang terlihat dari sistem tersebut adalah menyempitnya kesenjangan antara harga indeks dan harga yang dideklarasikan. Sebelumnya, lanjut Rosan, terdapat kesenjangan atau gap antara kedua indikator tersebut sebelum adanya integrasi melalui DSI.

"Sekarang alhamdulillah begitu ini dihubungkan kita bisa pantau, kita bisa lihat harganya sekarang sangat menempel dengan harga indeks," ujar Rosan.

Dia mengakui, pemerintah memiliki data yang dapat digunakan untuk melihat potensi praktik underinvoicing dalam kegiatan ekspor. Namun, Dia menegaskan bahwa kondisi tersebut kini menunjukkan perbaikan setelah sistem pemantauan dan integrasi data diperkuat.

"Jadi memang kalau dibilang ada under invoicing itu datanya kami ada dan kami bisa lihat, tetapi alhamdulillah ini sekarang sudah membaik, sangat-sangat membaik," kata Rosan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ke depannya, pemerintah masih akan melakukan evaluasi dan pemantauan, terhadap perkembangan ekspor pada tiga komoditas. Sesuai arahan Presiden Prabowo, Rosan memastikan bahwa cakupan pemantauan akan diperluas ke komoditas lainnya.

"Sehingga kami bisa mengevaluasi, memonitor, dan juga mendeteksi semua ekspor kita hingga kita bisa mendapatkan nilai yang optimal," ujarnya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani

Menteri Rosan Kasih Bukti Investor Asia Respons Positif PFII

Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa investor dan pengelola kekayaan keluarga (family office) dari Asia yang ditemuinya merespons positif pengembangan PFII.

VIVA.co.id

15 Agustus 2026