Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan penghentian sementara operasional 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar tidak akan mengganggu penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada para penerima manfaat.
"Kita pastikan apabila ada dapur yang ditangguhkan, maka penerima manfaat yang sebelumnya dilayani tidak akan kehilangan haknya. Kita berusaha agar layanan tersebut dapat ditutupi melalui dapur lain," kata Kepala BGN Sudaryono di Jakarta, Senin.
BGN pun telah menyiapkan mekanisme redistribusi layanan agar peserta didik dan kelompok penerima manfaat lainnya tetap memperoleh makanan bergizi secara berkelanjutan.
Sebanyak 833 SPPG yang dihentikan sementara terdiri atas 98 SPPG di Sumatra, 311 SPPG di Jawa dan Madura, serta 424 SPPG di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Penghentian dilakukan terhadap SPPG yang belum memenuhi standar kebersihan, sanitasi, instalasi pengolahan air limbah (ipal), maupun persyaratan teknis lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan MBG.
"Ini menyangkut nyawa seseorang, menyangkut kesehatan seseorang. Jadi bagian yang tidak memenuhi standar kebersihan, sanitasi, maupun persyaratan yang telah kita tetapkan, memang harus kita tangguhkan," kata dia.
Penerima manfaat yang sebelumnya dilayani oleh SPPG yang dihentikan sementara akan dialihkan ke SPPG lain yang telah memenuhi standar.
Dengan mekanisme redistribusi tersebut, keberlangsungan penyaluran program MBG tetap terjaga tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Intinya kita ingin memastikan menu disajikan dengan baik, standar kualitasnya bagus, anak-anak makan dengan baik, kebutuhan gizinya terpenuhi, dan ekonomi tetap berjalan. Kita ingin semua berjalan dengan baik," kata Sudaryono.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.