Hal ini menjadi upaya pemerintah agar anak-anak di wilayah yang sulit dijangkau maupun daerah rawan konflik tetap memperoleh akses terhadap perbaikan gizi melalui Program MBG.
"MBG atau makan bergizi bagi anak-anak di daerah rawan konflik ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya. Ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan berkaitan sama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas, ada gereja dan lain-lain," jelas Kepala BGN, Sudaryono, di kantornya, Jakarta, Rabu (29/7/2026) kemarin.
Ia menyatakan bahwa seluruh anak Indonesia, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan rawan konflik, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dari program perbaikan gizi.
Baca Juga: Viral Siswa Makan MBG di Depan Kelas Roboh, BGN: Sekolah Sudah Rusak Sebelum Program Berjalan
"Karena anak-anak di seluruh mana pun, Indonesia di mana pun, khususnya anak-anak yang memang membutuhkan, daerah-daerah rawan, rawan konflik, daerah-daerah yang jauh, itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi," ujar Sudaryono.
Pengembangan dan operasionalisasi Program MBG ke depan akan semakin berbasis pada data risiko gizi.
Data terbaru Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa terdapat wilayah-wilayah dengan prevalensi stunting dan kerawanan gizi yang masih tinggi. Data tersebut akan menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan prioritas pengembangan layanan Program MBG.
Menurut Sudaryono, BGN akan terlebih dahulu memetakan keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah-wilayah prioritas. Apabila infrastruktur SPPG telah tersedia, operasional akan segera dioptimalkan.
Sementara pada wilayah yang belum memiliki layanan, BGN akan mempersiapkan pengembangannya secara bertahap sesuai kebutuhan.
Baca Juga: BGN Larang SPPG Masak MBG Pakai LPG 3 Kg hingga Beras SPHP: Beli Telur Harus Sesuai HET
"Kalau di wilayah tersebut sudah ada dapur yang siap beroperasi, tentu akan segera kami optimalkan. Namun apabila belum tersedia, maka akan menjadi prioritas pengembangan berikutnya. Prinsip kami adalah memastikan masyarakat yang paling membutuhkan mendapatkan intervensi gizi lebih dahulu," tutur Sudaryono.
Melalui pendekatan berbasis data, BGN berharap Program MBG tidak hanya mampu memperluas jangkauan layanan tetapi juga meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah dalam menurunkan stunting, mengatasi kerawanan gizi, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
BGN memastikan bahwa penyempurnaan sistem operasional berjalan beriringan dengan perluasan layanan kepada kelompok masyarakat yang memiliki risiko gizi lebih tinggi.
"Yang sudah berjalan akan terus kami benahi agar semakin baik. Sementara, pengembangan berikutnya akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang memang membutuhkan intervensi gizi secara lebih mendesak," demikian Sudaryono.