matamata.com - Pemerintah memastikan penanganan terhadap warga terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak hanya berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi akan dikawal hingga kehidupan masyarakat kembali pulih.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan hal tersebut menyusul kunjungan Kepala BNPB Suharyanto ke Desa Ladolaka, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, NTT.
"Pemulihan kehidupan masyarakat akan terus dikawal agar warga Pulau Palue dapat kembali beraktivitas dengan aman dan perlahan meninggalkan trauma akibat gempa," kata Berton di Jakarta, Sabtu (22/8).
Berton menegaskan bahwa pemerintah bersama seluruh unsur terkait akan terus hadir memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sekaligus mendampingi proses pemulihan pascabencana.
Pulau Palue merupakan salah satu wilayah yang merasakan guncangan gempa cukup kuat karena lokasinya dekat dengan pusat gempa yang terjadi pada Sabtu (15/8). Gempa tersebut menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan dengan tingkat yang beragam.
Di tengah proses pemulihan, sejumlah warga masih memilih mendirikan tenda secara mandiri di sekitar rumah mereka. Rasa khawatir akan potensi gempa susulan menjadi alasan utama warga belum berani kembali menempati hunian masing-masing.
Kondisi psikologis warga tersebut menjadi perhatian serius pemerintah, terlebih setelah Desa Ladolaka sempat terisolasi akibat akses jalan utama tertutup material longsor yang dipicu gempa. Namun, kondisi keterisolasian tersebut kini mulai teratasi.
Untuk membuka keterisolasian, tiga unit ekskavator telah dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan material longsor. Jalur darat yang sempat terputus kini sudah kembali tersambung dan mulai bisa dilalui masyarakat.
“Beberapa hari yang lalu jalur akses sudah bisa kita lalui setelah tiga alat berat dikerahkan. Akses yang sebelumnya tertutup longsor kini sudah mulai bisa dilewati,” ujar Kepala BNPB Suharyanto.
Terbukanya akses transportasi darat ini menjadi langkah krusial dalam mempercepat penyaluran bantuan logistik sekaligus memulihkan mobilitas serta roda ekonomi masyarakat terdampak di Pulau Palue. (Antara)
Baca Juga: KPK Ungkap 3 Klaster Dugaan Korupsi Jalur Mandiri yang Jerat Rektor Unsoed