Denpasar (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Bali menyebutkan tingkat desil pengelompokan kesejahteraan masyarakat bersifat relatif dan dinamis, dapat mengalami perubahan atau pembaruan setiap tiga bulan sekali.
"Pembaruan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu dilakukan tiga bulan sekali dan yang memperbarui bukan BPS saja, melainkan dari berbagai sumber data," kata Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar, Selasa.
Agus Gede menyatakan ini untuk menjawab kekhawatiran masyarakat yang masuk ke dalam kelompok desil tinggi padahal merasa kondisi ekonominya belum sejahtera secara absolut.
Ia menjelaskan bahwa perhitungan desil berbeda dengan angka kemiskinan absolut.
Penentuan desil dilakukan dengan membagi tingkat kesejahteraan penduduk ke dalam sepuluh kelompok sama besar, sehingga posisinya sangat tergantung pada perbandingan kondisi ekonomi antar-penduduk.
“Kalau kemiskinan Bali sekarang kan 3,4 persen, ketika ekonomi kita bagus itu kemiskinan bisa nol karena 3,4 persen itu bisa jadi dia tidak miskin lagi, tapi kalau desil selamanya itu desil 1 pasti ada,” ujarnya.
“Misalnya pendapatan saya Rp1 miliar, tapi orang lain di Bali itu pendapatannya Rp2 miliar, maka saya akan ada di desil yang di bawahnya meski pendapatan saya tinggi,” sambungnya menjelaskan.
Pembaruan data DTKS sendiri diolah setiap tiga bulan dari berbagai sumber terintegrasi, beberapa seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk status siswa, data PLN untuk penggunaan daya listrik, Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS, hingga pendataan periodik dari pendamping Program Keluarga Harapan.
Mengenai indikator penilaian, BPS menegaskan bahwa penetapan desil tidak hanya mengacu pada satu aspek seperti daya listrik atau kondisi fisik rumah semata, melainkan diukur secara komprehensif melalui 41 indikator penimbang.
"Indikatornya sangat komprehensif, mencakup kepemilikan aset hingga kondisi perumahan, sering kali masyarakat hanya melihat satu indikator lalu membandingkan dengan tetangga, padahal indikator-indikator lainnya menunjukkan hasil berbeda," kata Agus Gede.
Saat ini sendiri struktur desil penduduk Bali secara umum cenderung berkumpul pada kelompok desil 1 hingga 5 dengan perbedaan antar-individu yang sangat tipis.
Sebaliknya, penduduk yang masuk pada kelompok desil 10 (kelompok teratas), rentang kesenjangan pendapatan dan pengeluaran antar-individu sangat lebar.
Jika dikatakan penduduk dengan desil 5 ke atas berpotensi tidak mendapat bantuan sosial, BPS Bali menyebut itu bukan kewenangan mereka, melainkan keputusan lembaga pemberi bantuan sosial.
Dengan perhitungan khusus pada penetapan desil, maka Agus Gede juga menepis kekhawatiran masyarakat mengenai dampak kenaikan harga atau inflasi terhadap desil secara umum.
Kenaikan inflasi pada komoditas tertentu seperti tiket pesawat dipastikan tidak akan signifikan mengubah desil kelompok bawah karena jarang dikonsumsi desil 1, kecuali jika kenaikan harga terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau.
Selain itu, sensus ekonomi yang sedang dijalankan BPS Bali juga dipastikan tidak berkaitan dengan status desil masyarakat.
“Banyak orang yang takut di sensus ekonomi, berulang kali kami sampaikan bahwa sensus ekonomi tidak serta merta mengubah desil karena sensusnya sekarang sedangkan besok desilnya bisa berubah, sensus ini agar pemerintah punya data yang akurat terkait kondisi ekonomi penduduk maupun ekonomi wilayah,” ujar Agus Gede.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.