Bupati Barito Utara: GASPOLL 11 12 harus jadi gerakan percepat pembangunan

Selasa, 1 September 2026 17:14 WIB

Bupati Barito Utara Shalahuddin memberikan stressing kepada para peserta rakor pengendalian pembangunan daerah di gedung Balai Antang, Muara Teweh, Selasa (1/9/2026). ANTARA/HO-Diskominfosandi Barito Utara

Muara Teweh (ANTARA) - Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Shalahuddin menegaskan program GASPOLL 11 12 harus diwujudkan sebagai gerakan nyata seluruh perangkat daerah, sebagai upaya mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah setempat.

“Percepatan bukan berarti terburu-buru, tetapi bergerak lebih awal dan bekerja lebih terencana. Setiap perangkat daerah harus mampu mengidentifikasi kegiatan yang belum berjalan, mengetahui kendalanya dan segera mengambil langkah penyelesaian,” kata Shalahuddin di Muara Teweh, Selasa.

Hal itu disampaikan dia memberikan stressing pada rapat koordinasi pengendalian pembangunan Kabupaten Barito Utara 2026 di Gedung Balai Antang.

Menurut dia, setiap perangkat daerah diminta mampu mengidentifikasi kegiatan yang belum berjalan, mengetahui kendalanya dan segera mengambil langkah penyelesaian.

"Setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan amanah masyarakat. Karena itu, anggaran yang telah dialokasikan harus segera dikonversikan menjadi program, kegiatan dan hasil pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Barito Utara," kata dia.

Bupati menegaskan Program Gaspol 11–12 atau Gerak Akselerasi Strategis Pembangunan Optimal hadir bukan sekadar slogan, melainkan sebagai arah dan harapan pembangunan Barito Utara ke depan yakni 11 program unggulan dan 12 program prioritas yang disusun pemerintah daerah telah melalui proses uji lapangan secara langsung saat masa sosialisasi dan kampanye.

Menurutnya, GASPOLL 11 12 tidak boleh hanya menjadi slogan. Program tersebut harus diterjemahkan dalam target kerja yang jelas, terukur, memiliki penanggung jawab serta batas waktu penyelesaian.

“Program GASPOLL 11 12 harus menjadi gerakan bersama seluruh perangkat daerah. Jangan sampai GASPOLL hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan melalui target kerja yang jelas, terukur, memiliki penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian,” ujarnya.

Shalahuddin juga meminta kegiatan yang berpotensi mengalami keterlambatan segera ditangani dan tidak menunggu hingga mendekati akhir tahun anggaran. Berbagai hambatan, baik administrasi, teknis, pengadaan maupun koordinasi, harus segera diselesaikan.

Ia mengingatkan percepatan penyerapan anggaran harus berjalan seiring dengan percepatan pembangunan. Pemerintah daerah, kata dia, tidak hanya mengejar persentase serapan anggaran, tetapi juga memastikan output dan outcome pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Yang kita kejar bukan sekadar persentase penyerapan, tetapi output dan outcome yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Dalam hal pengadaan barang dan jasa, kegiatan yang telah siap dilaksanakan diminta segera diproses sesuai ketentuan. Shalahuddin menegaskan, percepatan tetap harus berjalan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Jangan takut mengambil keputusan, tetapi jangan pula mengambil keputusan di luar aturan. Kita harus bekerja cepat sekaligus tetap menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan,” tegasnya.

Bupati mengajak seluruh jajaran membangun budaya kerja bahwa setiap hari harus lebih baik dari sebelumnya dan tidak menunda pekerjaan yang dapat diselesaikan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.