Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berencana membangun 141 ribu rusun bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Meikarta.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menjelaskan bahwa pembangunan akan rusun akan tersebar di tiga titik berbeda. Pemerintah juga akan menawarkan ratusan ribu rusun tersebut dalam dua tipe.
Dalam acara Danantara Housing Expo 2026 yang digelar hingga Minggu (30/8) di NICE PIK, Banten itu Dony juga memamerkan contoh dua tipe unit rusun di Meikarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tipe pertama merupakan unit studio dengan luas bangunan (LB) 21,15 meter persegi. Unit ini terdiri dari satu ruang tidur dan satu kamar mandi.
Untuk tipe kedua merupakan unit dengan dua kamar tidur yang memiliki luas bangunan 37,05 meter persegi. Unit ini dilengkapi ruang keluarga, dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.
Dony menjelaskan proses selanjutnya adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Danantara agar lahan tersebut bisa segera digarap.
"Statusnya saat ini ada di Kementerian Keuangan, sudah diterima hibahnya. Tinggal nanti tahapan berikutnya adalah dari Kementerian Keuangan penyertaan modal negara ke Danantara," ujar Dony.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengklaim rumah susun (rusun) subsidi yang akan dibangun di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memiliki aksesibilitas yang strategis.
Menteri yang akrab disapa Ara itu menjelaskan lahan yang digunakan untuk pembangunan rusun bagi MBR merupakan hasil hibah. Ia menilai lokasi proyek tersebut sangat dekat ke berbagai fasilitas publik.
"Saya pikir tanah yang dihibahkanLippo 30 hektare kami sudah cek itu tidak jauh. 10 menit ke rumah sakit, 10 menit ke pasar, 10 menit ke sekolah, 10 menit kurang lebih ke kawasan industri," ujar Ara dalam acara Danantara Housing Expo 2026.
Dengan lokasi yang strategis tersebut, Ara berharap hunian ini dapat segera dibangun dan skema pembelian yang tepat bagi masyarakat bisa secepatnya dirumuskan. Lahan hibah tersebut saat ini sudah berada di bawah penguasaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
(dhz/ins)