DBH Jakarta Dipangkas, Pramono Cari Dana Alternatif

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kepercayaan pelaku usaha menjadi salah satu modal utama bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam membuka peluang pembiayaan alternatif di tengah pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp 15 triliun.

Pramono mengatakan, Pemprov DKI terus mengembangkan berbagai skema creative financing agar pembangunan tetap berjalan tanpa bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Banyak orang yang menanyakan ke saya, kenapa kok KLB (Koefisien Lantai Bangunan) bisa? Ya karena ada trust, karena ada kepercayaan dari para pelaku bisnis,” kata Pramono dalam acara Silaturahmi DPRD DKI Jakarta bersama DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta dan DPD RI Dapil DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Menurut dia, kondisi APBD DKI Jakarta setelah pemotongan DBH mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan lain di luar anggaran daerah. Salah satu skema yang tengah disiapkan adalah penerbitan obligasi daerah.

“Maka bagi saya kan creative financing itu sebagai alternatif. Ketika saya menggagas tentang obligasi daerah Rp 3,5 triliun, banyak orang bertanya, ‘Apakah Jakarta tidak mampu?’ Jakarta sangat mampu untuk itu,” ujarnya.

Obligasi Daerah untuk Sektor Produktif

Perbesar

Pramono menegaskan, penerbitan obligasi daerah tidak akan digunakan untuk membiayai belanja yang bersifat konsumtif.

Ia mengaku telah menginstruksikan jajarannya agar dana hasil penerbitan obligasi hanya dialokasikan untuk sektor-sektor yang produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Itu hanya untuk membangun rumah sakit, hal yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial. Enggak boleh yang lain. Karena dengan demikian menjadi produktif,” ucap Pramono.

Selain mengembangkan skema Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan obligasi daerah, Pemprov DKI juga mengoptimalkan sejumlah sumber pembiayaan alternatif lainnya, seperti strategic partnership dan naming rights.

Menurut Pramono, skema tersebut memungkinkan sejumlah proyek pembangunan tetap berjalan tanpa menggunakan dana APBD.

Revitalisasi Taman Semanggi Tanpa APBD

Pramono mencontohkan revitalisasi Taman Semanggi yang menelan anggaran sekitar Rp 135 miliar. Proyek tersebut sepenuhnya dibiayai oleh mitra swasta tanpa menggunakan APBD DKI Jakarta.

“Contohnya Semanggi. Namanya tetap Taman Semanggi, hanya ditambah by nama perusahaan. Dengan begitu saja itu sudah bayar Rp 135 miliar dan akan mengubah wajah Taman Semanggi,” ujarnya.

Selain revitalisasi Taman Semanggi, pembangunan terowongan pejalan kaki yang menghubungkan kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dengan jaringan MRT juga dilakukan tanpa menggunakan APBD.

Skema serupa diterapkan dalam pembangunan jalur pedestrian di kawasan Dukuh Atas yang akan mengintegrasikan enam moda transportasi, yakni LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Commuter Line, kereta bandara, Transjakarta BRT, dan layanan Transjakarta.

Pramono menyebut proyek tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 350 miliar dan dibiayai melalui sumber pendanaan di luar APBD.

“Itu yang kemudian membuat Jakarta menjadi punya banyak untuk creative financing. APBD-nya untuk apa? Untuk tadi, KJP, KJMU,” ujar dia.    

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6