Jakarta (ANTARA) - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai bahwa perubahan iklim seharusnya menjadi prioritas utama dunia karena dapat memengaruhi kesehatan, ekonomi, migrasi, keamanan, industri, kesejahteraan sosial, energi, air dan banyak hal lainnya.
“Itu adalah kekuatan terpenting yang menentukan nasib umat manusia… Perubahan iklim berada di atas segalanya, seharusnya itu menjadi tujuan nomor satu… Jika kita tidak mengatasi iklim dengan benar, kita akan kalah dalam segala hal lainnya,” kata Dino di Jakarta, Sabtu.
Dia menyampaikan hal tersebut dalam sambutan pembukaan Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026 yang diselenggarakan oleh FPCI di Jakarta pada 1 Agustus yang bertema “It’s Time to Deliver!”.
Dino juga mengatakan bahwa komunitas internasional, termasuk Indonesia, memiliki jendela waktu yang sangat sempit hingga 2030, dengan fokus utama pada pengurangan separuh emisi global dan pencegahan kenaikan suhu permanen 1,5 derajat Celsius.
Batas waktu tahun 2030 ditetapkan karena merupakan titik kritis ilmiah untuk memotong emisi karbon global sebesar 45 persen agar pemanasan Bumi tidak melewati ambang batas fatal 1,5 derajat Celsius.
Dino pun mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah konkret dalam menghadapi iklim seperti merealisasikan target 100 gigawatt (GW) energi surya, melindungi hutan dan lahan gambut, termasuk hutan di Papua, mengembangkan pasar karbon, dan memperkuat diplomasi iklim Indonesia melalui forum-forum multilateral.
“Jika kita dapat membuktikan bahwa 100 gigawatt itu hidup, berjalan dengan baik, dan beroperasi, kepercayaan investor dan dana ESG akan mengalir ke Indonesia,” kata Dino.
“Dan saya berharap Presiden Prabowo akan serius dengan 100 gigawatt seperti halnya dengan MBG. Saya melihat ini sebagai sebuah peluang, dan saya percaya pemerintah serius,” tambah Dino.
Selain itu, Dino juga mengatakan bahwa cuaca ekstrem akan menjadi hal yang normal dalam beberapa dekade mendatang, dan akan menjadi bagian permanen dari kehidupan manusia serta akan semakin memburuk jika tidak ditangani dengan cepat.
"Tidak peduli dari mana Anda berasal, begitu Anda memasuki dunia dengan kenaikan suhu tiga derajat, kita akan terjebak dengannya selamanya. Kita semua menderita,” tegas Dino.
Meskipun demikian, mantan wakil menteri luar negeri RI itu juga mengapresiasi upaya sejumlah negara untuk mengejar netralitas karbon dalam menghadapi krisis iklim.
Dia memaparkan capaian sejumlah negara seperti Pakistan yang meningkatkan energi terbarukan dari 2 persen ke 32 persen dalam lima tahun, Uruguay dan Brasil yang mencapai 90 persen listrik dari energi bersih, serta Bhutan yang kini berstatus “negative zero emission”.
“Ini adalah beberapa negara yang merasa memiliki tanggung jawab moral, tetapi juga peluang, ekonomi untuk mengejar model pembangunan rendah karbon,” ujar Dino.
Pada 9 Juli, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap rencana pemerintah untuk membangun sejumlah PLTS yang kapasitas totalnya mencapai 100 GW dalam waktu 2 tahun.
Presiden menjelaskan bahwa PLTS itu menjadi salah satu cara Indonesia untuk membangun kemandirian energi sekaligus mengurangi emisi karbon.
Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.