DJPb: Realisasi belanja negara di DIY mencapai Rp11,61 triliun per Juli 2026

Jumat, 28 Agustus 2026 20:44 WIB

Pelaksana tugas Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb DIY Pudji Ardi Susatyo Achmadi. (ANTARA/HO-Humas DJPB DIY)

Sleman (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat realisasi Belanja Negara di wilayah DIY hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp11,61 triliun atau setara 57,74 persen dari total pagu anggaran.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb DIY Pudji Ardi Susatyo Achmadi menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di DIY tetap tangguh dan berkontribusi menjaga stabilitas ekonomi daerah. Sementara itu pendapatan negara mencatatkan hasil positif sebesar Rp5,57 triliun atau 51,18 persen dari target.

"Realisasi APBN tersebut diwujudkan dalam berbagai Program Strategis Nasional dan program tematik yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat," kata Pudji di Sleman, Jumat.

Pudji menjelaskan belanja APBN di DIY disalurkan untuk membiayai sektor swasembada pangan, pengembangan infrastruktur, kesehatan, hingga peningkatan mutu pendidikan.

"Selanjutnya, program infrastruktur output-nya berupa Groundsill Sungai Srandakan, Bendungan Bener, Preservasi Jalan Koridor Logistik (backbone), dan Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan. Dukungan dari TKD (Transfer ke Daerah) untuk program infrastruktur berupa Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan," kata Pudji.

Di sektor pendidikan dan sosial, belanja negara disalurkan untuk revitalisasi 211 sekolah secara swakelola, operasional dua Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) di Bantul dan Sleman yang menampung 275 siswa kurang mampu, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 888.963 penerima manfaat melalui 402 Satuan Pelayanan Peningkatan Gizi.

Dukungan terhadap pemukiman dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga terus berjalan lewat pembangunan 214 unit rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp3,31 triliun bagi 58.343 debitur, serta Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) senilai Rp43,42 miliar untuk 7.804 debitur.

"Alokasi APBN untuk daerah mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi regional, sekaligus menjadi benteng ketahanan fiskal nasional terhadap ancaman fluktuasi perekonomian global," kata Pudji.