DPRD Kalteng dorong pemanfaatan lahan gambut tekan risiko karhutla

Jumat, 7 Agustus 2026 14:44 WIB

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Sutik. ANTARA/Dokumentasi pribadi.

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Sutik mendorong pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan produktif sebagai upaya mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut.

"Yang utama, kalau bisa masyarakat kompak. Lahan itu ditanami apa saja supaya bisa mengurangi kebakaran. Kalau untuk perusahaan sawit kelihatannya susah karena kawasan gambut memang tidak diizinkan pemerintah. Mungkin bisa ditanami karet atau tanaman lain oleh masyarakat," katanya di Palangka Raya, Jumat.

Menurut Sutik, lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian atau perkebunan akan lebih terawat sehingga peluang terjadinya kebakaran dapat ditekan. Pemilik lahan juga dinilai akan lebih terdorong menjaga arealnya agar tidak terdampak api.

Ia menilai pengembangan komoditas yang sesuai dengan karakteristik lahan gambut menjadi pilihan yang lebih realistis dibandingkan mendorong pembukaan perkebunan sawit di kawasan yang dibatasi oleh regulasi.

Sutik mengatakan kondisi lahan gambut yang kering membuat api mudah menyebar dan sulit dipadamkan. Karena itu, langkah pencegahan melalui pemanfaatan lahan secara produktif perlu terus didorong agar kawasan tidak terbengkalai.

Ia mencontohkan kawasan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, yang dinilai memiliki risiko kebakaran lebih rendah karena lahan dikelola secara aktif oleh masyarakat maupun perusahaan sehingga pengawasan terhadap potensi kebakaran lebih optimal.

"Kalau seperti di Parenggean yang ada kebun sawit, pemiliknya ikut menjaga. Kalau muncul api, mereka bergotong royong memadamkan supaya tidak merembet ke kebunnya. Itu yang membuat risiko kebakaran bisa berkurang," ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui pengelolaan lahan gambut bukan pekerjaan mudah. Selain membutuhkan keterlibatan masyarakat, karakteristik gambut yang mudah terbakar hingga ke lapisan bawah tanah menjadi tantangan dalam pengelolaannya.

Baca juga: DPRD Kalteng minta SPPG disiplin terapkan SOP

Baca juga: DPRD Kalteng dorong optimalisasi pajak perkuat PAD 2027

Baca juga: DPRD Kalteng dorong dividen Bank Kalteng maksimal demi tambah PAD 2027

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.