DPRD Kalteng minta SPPG disiplin terapkan SOP

Jumat, 7 Agustus 2026 14:41 WIB

Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto. ANTARA/Dokumentasi pribadi.

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugiyarto meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan standar operasional prosedur (SOP).

"Sepanjang SPPG melaksanakan kegiatan sesuai SOP, tentunya semuanya akan berjalan dengan baik," katanya di Palangka Raya, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penghentian sementara operasional salah satu SPPG di Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, setelah muncul dugaan keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG.

Sugiyarto menilai prosedur pelaksanaan MBG yang disusun Badan Gizi Nasional (BGN) sudah mengatur seluruh tahapan penyediaan makanan.

Untuk itu, setiap proses mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan hingga distribusi harus diawasi secara ketat.

"Pengelolaan bahan makanan seperti sayuran sudah diatur secara rinci. Kapan dibeli, disimpan, dibersihkan, dipotong, dimasak sampai waktu penyajian semuanya memiliki ketentuan. Hal-hal seperti ini harus benar-benar dicermati oleh kepala SPPG, pengelola dapur maupun pengawas," ucapnya.

Baca juga: DPRD Kalteng dorong optimalisasi pajak perkuat PAD 2027

Ia mengatakan kedisiplinan dalam menjalankan SOP menjadi faktor utama untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan yang diterima para penerima manfaat program MBG.

Selain itu, setiap SPPG juga telah memiliki personel dengan tugas masing-masing, termasuk ahli gizi dan petugas pengawas yang bertanggung jawab memastikan bahan pangan serta makanan yang disajikan memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

Sugiyarto menekankan, Komisi III DPRD Kalimantan Tengah juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di setiap SPPG agar potensi kelemahan dapat segera diperbaiki tanpa mengganggu keberlangsungan program.

Menurutnya, hasil koordinasi dengan Badan Gizi Nasional Perwakilan Kalimantan Tengah menunjukkan adanya sejumlah ketentuan baru yang harus menjadi pedoman seluruh SPPG dalam menjalankan program MBG di daerah.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.