Samarinda (ANTARA) - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur menggencarkan percepatan penanaman untuk menjaga luas tambah tanam (LTT) tetap konsisten di tengah kondisi kekeringan yang mulai terjadi di sejumlah wilayah dan hasilnya periode Agustus telah mencapai 80 persen dari target 2.400 hektare guna menjaga stabilitas volume produksi domestik.
"Hasil penanaman yang dilakukan hingga saat ini cukup menggembirakan. Dari target pemerintah pusat sekitar 2.400 hektare hingga Agustus, realisasinya sudah mencapai sekitar 80 persen,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim Fahmi Himawan di Samarinda, Jumat.
Fahmi menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam diskusi terkait kesiapsiagaan pangan daerah Kaltim di tengah cuaca ekstrem.
Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi bersama pemerintah pusat, Balai Besar/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP), instansi vertikal, serta dinas pertanian di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ia menilai percepatan penanaman perlu terus dilakukan sebelum kondisi kesulitan air semakin meluas.
"Selain menjaga luas tanam, langkah itu diharapkan dapat mempertahankan produksi pangan daerah," kata Fahmi.
Di sisi lain, kegiatan panen pada bulan Agustus masih dapat berjalan dan hingga kini belum terdapat laporan lahan puso atau gagal panen.
Kasus puso sebelumnya tercatat pada bulan Juli, dengan luas sekitar 25 hektare di Kabupaten Paser.
“Terkait lahan yang mengalami puso, informasi yang kami terima akan ada tindak lanjut dari Dinas Pertanian Kabupaten Paser berupa bantuan kepada petani yang terdampak,” katanya.
Fahmi menjelaskan untuk bulan Agustus, berdasarkan data petugas lapangan melalui pendataan aktif terhadap lahan persawahan, tercatat sekitar 2.400 hektare lahan potensial yang tersebar di tujuh kabupaten/kota.
Dari luasan tersebut, sekitar 200 hektare berada dalam kondisi kekeringan berat. Sementara lahan lainnya masuk kategori kekeringan sedang dan ringan.
Untuk lahan dengan kondisi kekeringan ringan, masih terdapat peluang untuk dipanen meski potensi kegagalannya diperkirakan sekitar 20 persen.
Sedangkan pada kondisi sedang, risiko gagal panen berada pada kisaran 20 hingga 50 persen.
“Lahan dengan kondisi kekeringan berat harus menjadi perhatian, karena berpotensi mengalami gagal panen sekitar 50 hingga 100 persen. Namun, kami berharap kondisi tersebut tidak terjadi,” jelasnya.
Berbagai langkah penanganan pun terus disiapkan dan dilaksanakan sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Pemerintah menyediakan dukungan bagi petani yang terdampak kekeringan, termasuk bantuan sarana produksi dan operasional di lapangan
"Jika ketersediaan air masih ada tetapi petani mengalami keterbatasan alat, pemerintah dapat mengupayakan bantuan pompa," imbuh Fahmi.
Sementara apabila alat sudah tersedia namun terkendala bahan bakar, disiapkan skema dukungan berupa subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Untuk memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan, petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) bersama tim dari UPTD Perlindungan Tanaman akan turun langsung melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi terdampak.
"Tim di lapangan akan terus melakukan pendataan dan melihat kebutuhan masing-masing lokasi, sehingga bantuan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi petani,” pungkas Fahmi.
Pewarta: Arumanto
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.