Bagikan:
JAKARTA - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin mengungkapkan, Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) provinsi setempat tahun 2026 mengalami defisit atau selisih kurang Rp2,7 triliun lebih.
Dia menyampaikan hal itu pada rapat paripurna dewan perihal penyampaian RAPBD-P tahun 2026 yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel H Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel H Kartoyo dan Desy Oktavia Sari di gedung dewan provinsi di Kota Banjarmasin, Selasa.
Muhidin menerangkan, postur RAPBD-P Kalsel 2026 diproyeksi untuk pendapatan daerah sebesar Rp7,7 triliun lebih.
Sedangkan rencana untuk belanja daerah sebesar Rp10,5 triliun lebih. Hingga mengalami defisit sebesar Rp2,7 triliun lebih.
"Selisih kurang atau defisit tersebut akan ditutupi dengan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya atau 2025," ujarnya dilansir ANTARA, Selasa, 28 Juli.
Mengenai belanja daerah pada RAPBD-P Kalsel 2026, Muhidin menerangkan, sebagian untuk menunjang program Presiden RI Prabowo Subianto seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Sekolah Rakyat.
"Memang penggunaan anggaran belanja daerah pasa APBD-P 2026 berbasis kinerja," kata Muhidin.
BACA JUGA:
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK menyatakan, pembahasan RAPBD-P 2026 secara maraton agar cepat selesai dan melantunkan sebuah pantun "ikan sepat, ikan gabus, ikan lili. Lebih cepat, lebih bagus jangan berteli-teli" .
Bahkan menurut dia, usai rapat paripurna ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama eksekutif membahas pendahuluan RAPBD-P 2026.
"Kita pastikan pembahasan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan penuh ketelitian, hingga APBD-P 2026 benar-benar berpihak pada rakyat dan pembangunan daerah yang penuh manfaat," ujarnya.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+
Populer
28 Juli 2026, 05:31
28 Juli 2026, 10:39
28 Juli 2026, 07:20
28 Juli 2026, 11:30
28 Juli 2026, 07:45