Guru Besar: Bahan pangan lokal jaga kualitas MBG, biaya terjangkau

Sabtu, 8 Agustus 2026 12:10 WIB

Pekerja menunjukkan hasil panen ikan nila di kawasan tambak Kelurahan Paya Pasir, Medan, Sumatera Utara, Jumat (7/8/2026). Menurut pemilik tambak di kawasan tersebut permintaan ikan nila melonjak dari sebelumnya 200 kilogram menjadi 500 hingga 800 kilogram per hari guna memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Medan seiring berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG). ANTARA FOTO/Yudi Manar/hma

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Gizi IPB University Prof Dr Hardinsyah menawarkan pemanfaatan bahan pangan lokal sebagai salah satu cara menjaga kualitas menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan biaya terjangkau.

Menurut dia, makanan bergizi tidak selalu membutuhkan bahan pangan mahal, dengan komposisi dan pengadaan yang dikelola secara cermat, biaya bahan baku untuk satu porsi makanan anak sekolah dapat ditekan hingga sekitar Rp7.000.

“Kalau anak-anak itu 75 gram beras. Kalau harga beras Rp15.000 satu kilogram, 100 gram cuma Rp1.500. Kemudian kalau pakai telur, katakan Rp2.000 satu butir,” ujar Hardinsyah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menu tersebut kemudian dilengkapi dengan sayuran, buah, dan sumber protein nabati seperti tahu atau tempe.

"Rp1.500 ditambah Rp2.000 itu Rp3.500. Sayur Rp500 jadi Rp4.000, kemudian buah. Tapi telurnya tidak cukup, perlu tambah tahu atau tempe untuk protein nabatinya," katanya menjelaskan.

Satu potong tempe berukuran sekitar 40-50 gram diperkirakan berharga Rp1.500. Setelah ditambah buah, total kebutuhan bahan baku berada di kisaran Rp7.000 per porsi.

Namun, Prof Hardinsyah mengingatkan bahwa angka tersebut baru mencakup bahan pangan, sedangkan pelaksanaan MBG tetap membutuhkan biaya untuk bumbu, minyak, tenaga kerja, peralatan, pengelolaan dapur, dan distribusi.

“Biaya yang mahal itu biasanya peralatan dan operasional tempatnya,” katanya lagi.

Dia menilai penggunaan bahan pangan lokal dapat menjadi salah satu kunci efisiensi MBG, apalagi setiap daerah memiliki pilihan sumber protein, sayuran, dan buah-buahan yang dapat digunakan tanpa bergantung pada produk impor.

“Banyak sekali sayuran hijau di daerah. Tidak hanya bayam, kangkung, sawi, dan kol, tetapi banyak jenisnya, tergantung daerah,” ujarnya.

Pemanfaatan bahan pangan lokal dan rantai pasok yang lebih pendek dapat membantu menekan biaya distribusi, menjaga kesegaran makanan, serta membuka peluang ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kombinasi antara pembenahan tata kelola BGN, insentif SPPG yang lebih proporsional, serta optimalisasi bahan pangan lokal dapat menjadi jalan untuk menjaga keberlanjutan MBG," katanya pula.

Menurut dia, efisiensi anggaran harus ditempatkan sebagai upaya memperbaiki sistem tanpa mengurangi porsi, keamanan pangan, dan kualitas gizi yang diterima anak.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan tengah menghitung ulang kebutuhan anggaran Program MBG 2026 dari alokasi sebelumnya sebesar Rp268 triliun.

Penyesuaian dilakukan bersamaan dengan pembenahan data penerima manfaat, tata kelola program, dan skema insentif SPPG.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penghitungan tersebut masih berjalan, sehingga angka akhirnya belum dapat diumumkan.

“Kalau angka sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi yang jelas sudah tidak Rp268 triliun, sudah jauh berkurang,” katanya lagi.

Salah satu komponen yang dievaluasi adalah pemberian insentif SPPG sebesar Rp6 juta per hari dengan nominal yang sama. Menurut Agustina, skema tersebut belum mencerminkan perbedaan kapasitas layanan, jumlah penerima manfaat, dan beban operasional masing-masing SPPG.

"Ada yang cakupannya lebih besar, kok disamaratakan Rp6 juta? Kan enggak fair. Nah, itu skema-skema yang akan kami perbaiki," ujarnya.

Menurutnya pula, efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan anggaran, tetapi juga sebagai penataan belanja agar lebih proporsional, tepat sasaran, dan adil bagi setiap SPPG.

Penyesuaian pada biaya operasional, katanya lagi, juga perlu dipisahkan dari anggaran bahan pangan agar tidak mengurangi kualitas gizi penerima manfaat.