NU terlalu besar untuk dilibatkan dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Jangan pernah coba-coba memecah belah NU demi ambisi kekuasaan. NU itu milik Indonesia dan dunia
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak seluruh pihak menjaga keutuhan Nahdlatul Ulama (NU) dari berbagai bentuk kooptasi dan intervensi politik praktis menjelang Muktamar NU 2026.
Hasto menyampaikan hal itu saat menjadi pemantik diskusi Room Diskusi Serial 7 bertajuk "NU Masa Depan & Masa Depan NU: Sinergitas Pemikiran Nasionalis dan Agama" yang diselenggarakan Yayasan Talibuana Nusantara di Jakarta Selatan, Jumat.
"NU terlalu besar untuk dilibatkan dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Jangan pernah coba-coba memecah belah NU demi ambisi kekuasaan. NU itu milik Indonesia dan dunia," kata Hasto.
Menurut Hasto, NU memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa. Bersama PNI, Muhammadiyah, serta berbagai komponen bangsa lainnya, NU turut membentuk fondasi Indonesia melalui tradisi Islam rahmatan lil'alamin dan semangat kebangsaan.
Baca juga: Ketum PBNU tegaskan Muktamar NU siap digelar, bahas kepentingan bangsa
Ia juga mengapresiasi pemikiran para pendiri NU yang tercermin dalam lambang organisasi, serta menyoroti kontribusi NU melalui Resolusi Jihad dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Hasto menilai sinergi kebangsaan dan agama perlu dibangun dengan memahami sejarah pendirian NU dan PNI secara utuh. Menurut dia, pemahaman sejarah tersebut menjadi dasar memperkuat kehidupan berbangsa di tengah berbagai tantangan nasional.
Ia juga mengingatkan pentingnya meneladani konsistensi Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri dalam menempatkan Pancasila sebagai dasar membangun tatanan dunia yang lebih adil.
Menurut Hasto, dinamika politik modern berpotensi mengaburkan ideologi partai politik maupun organisasi keagamaan melalui berbagai intervensi kekuasaan untuk kepentingan elektoral.
"Kembali ke Khittah 1926 adalah benteng ideologis dan moral agar elite NU tidak ikut dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis," ujarnya.
Baca juga: KH Zulfa Mustofa sebut siap maju jadi calon Ketum di Muktamar NU
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla mengatakan organisasi yang tetap menjaga ideologi, seperti PDI Perjuangan dan NU, memiliki peran penting di tengah meningkatnya pragmatisme masyarakat.
"Di Indonesia saat ini, dua kekuatan sosial utama yang secara konsisten masih peduli, memegang teguh, dan merawat pentingnya ideologi adalah kaum nasionalis di PDI Perjuangan dan kaum agama di NU," kata Ulil.
Menurut Ulil, ideologi atau akidah menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa agar masyarakat tidak kehilangan arah. Namun, ideologi tersebut harus tetap terbuka dan mampu berdialog dengan perubahan zaman tanpa menghilangkan prinsip dasarnya.
Baca juga: PWNU Jatim tugaskan Gus Kikin maju sebagai calon Ketua Umum PBNU
Sementara itu, Staf Khusus Wakil Presiden periode 2019—2024 Robikin Emhas mengatakan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hasil konsensus nasional para pendiri bangsa.
"Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila, di mana nilai-nilai agama menjadi sumber moralitas tata kelola bernegara," kata Robikin.
Ketua Pembina Yayasan Talibuana Nusantara Endin AJ Soefihara mengatakan dialog tersebut diselenggarakan untuk mempertemukan gagasan kelompok nasionalis dan keagamaan guna memperkuat persatuan bangsa.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam kegiatan itu, Muktamar NU 2026 direncanakan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Baca juga: PBNU putuskan muktamar ke-35 digelar di Ponpes Tambakberas Jombang
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.