Kabupaten Bandung perkuat optimalisasi dana bagi hasil panas bumi - ANTARA News Jawa Barat

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, memperkuat upaya optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) panas bumi sebagai langkah meningkatkan kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang berkelanjutan.

Bupati Bandung Dadang Supriatna, di Bandung, Minggu, mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat pendapatan daerah, salah satunya melalui optimalisasi DBH panas bumi yang dinilai memiliki potensi besar bagi Kabupaten Bandung.

"APBD Kabupaten Bandung saat ini berada di angka sekitar Rp6,2 triliun. Karena itu kami terus melakukan berbagai inovasi, salah satunya meningkatkan pendapatan asli daerah dan memperkuat optimalisasi Dana Bagi Hasil panas bumi," katanya.

Ia menyebutkan Kabupaten Bandung memiliki potensi energi panas bumi sekitar 2.691 megawatt (MW), dengan kapasitas pembangkit terpasang mencapai 991 MW.

Potensi tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat penerimaan daerah melalui pengelolaan sumber daya energi yang berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 159.K/KU.01/MEM.S/2026, Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah penghasil panas bumi pada Wilayah Kerja Panas Bumi Kamojang dengan porsi Dana Bagi Hasil sebesar 90,83 persen.

Besarnya potensi tersebut dinilai perlu diikuti optimalisasi DBH, agar manfaat pengembangan energi panas bumi semakin dirasakan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik.

Menurut Dadang, pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar penyaluran DBH dapat berjalan tepat waktu, sehingga mendukung keberlanjutan pembangunan daerah serta menjaga ruang fiskal pemerintah daerah.

"Di sisi lain, daerah penghasil panas bumi juga membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur, agar manfaat pengembangan energi panas bumi dapat dirasakan masyarakat," katanya pula.

Ia menambahkan penguatan fiskal daerah akan memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, serta pembiayaan berbagai program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Dirinya berharap penyaluran DBH dapat terus diperkuat, sehingga pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor : Ricky Prayoga

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.