Belanja negara di atas Rp4.000 triliun merupakan kekuatan ekonomi yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana setiap rupiah APBN mampu menciptakan multiplier effect dan menarik investasi swasta berkali-kali lipat
Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi juga mampu menjadi pengungkit investasi dengan menciptakan efek berganda ekonomi.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menilai postur RAPBN 2027 yang dirancang dengan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun memiliki peluang besar untuk menarik investasi.
“Belanja negara di atas Rp4.000 triliun merupakan kekuatan ekonomi yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana setiap rupiah APBN mampu menciptakan multiplier effect dan menarik investasi swasta berkali-kali lipat,” ujar Anindya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Kadin menyambut positif arah kebijakan ekonomi dan pembangunan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di hadapan DPR RI.
Menurut Anindya, RAPBN 2027 menunjukkan pemerintah tetap menggunakan kebijakan fiskal sebagai instrumen pembangunan sekaligus menjaga disiplin fiskal.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, pembiayaan anggaran Rp671,2 triliun, dengan defisit sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Baca juga: KADIN luncurkan platform ekspor "We Buy From Indonesia"
Baca juga: KADIN: Investor lebih butuh kepastian daripada ketenangan
Pemerintah juga menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, serta sejumlah asumsi makro lainnya sebagai dasar pelaksanaan kebijakan fiskal.
Anindya menilai kekuatan belanja negara perlu diarahkan untuk memperluas investasi produktif. Menurutnya, proyek-proyek pemerintah yang memiliki kelayakan ekonomi dapat dikembangkan melalui kemitraan pemerintah dan swasta, sehingga ruang fiskal dapat lebih banyak difokuskan pada pelayanan dasar, perlindungan sosial, dan sektor yang belum dapat dibiayai secara komersial.
Kadin juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan dunia usaha dalam optimalisasi penerimaan negara. Menurut pihaknya, peningkatan investasi, pertumbuhan perusahaan, dan bertambahnya lapangan kerja pada akhirnya akan memperluas basis pajak secara berkelanjutan.
Selain RAPBN, Kadin melihat delapan Program Kerja Prioritas Nasional yang menjadi fokus pemerintah membuka ruang kolaborasi besar dengan dunia usaha.
Program tersebut mencakup kemandirian pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
“Kadin mendukung penuh delapan prioritas pemerintah karena seluruhnya bermuara pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Yang perlu kita bangun adalah efek pengganda sehingga satu program pemerintah menggerakkan sebanyak mungkin kegiatan ekonomi,” kata Anindya.
Baca juga: Kadin bakal mengembangkan layanan daycare di lingkungan dunia usaha
Baca juga: Kadin sebut RI jadi basis manufaktur perusahaan alat berat asal China
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.