Pontianak (ANTARA) - Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan tetap dilakukan secara terukur dengan memperhatikan kondisi masyarakat dan kearifan lokal.
"Penegakan hukum tetap kita lakukan secara terukur dan profesional. Tujuannya memberikan efek jera, tetapi tetap memperhatikan kondisi masyarakat, kearifan lokal dan karakteristik geografis Kalimantan Barat," kata Alberd dalam dialog Silaturahmi dan Ngopi Bareng Mitra Strategis Perkumpulan Merah Putih Kalimantan Barat di Rumah Adat Melayu Pontianak, Rabu.
Menurut dia, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah kebakaran terjadi, tetapi harus diawali dengan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.
Ia mengatakan pemahaman mengenai risiko pembakaran lahan perlu dibangun sejak lingkungan terkecil, terutama karena karhutla berdampak terhadap kesehatan, lingkungan, dan kehidupan sosial.
"Kita mulai dari keluarga, dari lingkungan terkecil. Masyarakat harus diberikan pemahaman sejak dini mengenai bahaya karhutla dan dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan maupun kehidupan sosial," ujarnya.
Alberd mengatakan pendekatan tersebut diperlukan agar upaya pengendalian karhutla tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mendorong masyarakat terlibat dalam pencegahan.
Untuk memperkuat pencegahan, kepolisian mendorong keterlibatan pemerintah daerah, TNI, unsur kebencanaan, relawan, dan masyarakat dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran.
"Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri. Kita harus membangun kolaborasi dan sinergi lintas sektor, karena pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan setelah api membesar," katanya.
Alberd berharap Perkumpulan Merah Putih dapat menjadi mitra strategis kepolisian dalam memperkuat komunikasi dengan masyarakat, khususnya untuk menyampaikan edukasi dan membangun kesadaran pencegahan karhutla.
"Semua harus bergerak bersama. Pemerintah, TNI, Polri, relawan dan masyarakat memiliki peran masing-masing. Kalau sinerginya kuat, potensi karhutla dapat kita tekan," katanya.
Ia menambahkan sinergi lintas sektor diperlukan agar penanganan karhutla di Kalimantan Barat memberikan kepastian hukum sekaligus tetap mempertimbangkan karakteristik sosial dan geografis daerah.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.