Sementara itu, data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SIPONGI) KLHK menunjukkan luas areal terbakar secara nasional sepanjang Januari-Agustus 2026 mencapai 202.010,96 hektare.
Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas areal terbakar terbesar, yakni 38.310,86 hektare. Posisi berikutnya ditempati Papua Selatan dengan 25.838,53 hektare dan sejumlah wilayah lain yang turut mengalami kebakaran.
Besarnya luas lahan terbakar tersebut turut berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan kesehatan masyarakat. Center for Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan total biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla sepanjang Januari-Agustus 2026 berada di kisaran Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun.
Baca Juga: Celios Sebut Platform Fee Penting demi Topang Keberlanjutan Bisnis Digital
Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda mengatakan angka tersebut masih dapat bertambah apabila kebakaran terus meluas hingga akhir tahun.
"Angka Rp123,1 triliun ini setara 49,1% dari proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah tahun 2026. Angka ini belum menghitung skenario meluasnya karhutla hingga akhir tahun," kata Huda dalam laporan CELIOS berjudul Yang Sesak Napas dan Yang Membayar Kerugian Ekonomi Kebakaran Hutan.
CELIOS memperkirakan kerugian ekonomi akibat hilangnya aset fisik dan aktivitas ekonomi mencapai Rp29,54 triliun. Nilai tersebut setara dengan sekitar 0,23% dari produk domestik bruto (PDB) nasional.
Perhitungan tersebut tidak hanya memperhitungkan kerusakan langsung akibat kebakaran. Dampaknya juga mencakup penurunan aktivitas ekonomi di berbagai sektor yang terdampak asap dan gangguan produksi.
"Sektor perdagangan, pertanian, hingga akomodasi makanan dan minuman ikut mengalami kontraksi akibat asap dan gangguan produksi," ujar Huda.
Secara kewilayahan, Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan dampak ekonomi nominal terbesar, mencapai Rp5,7 triliun. Berikutnya Papua Barat sebesar Rp4,3 triliun dan Nusa Tenggara Timur Rp2,8 triliun.
Temuan tersebut menunjukkan dampak ekonomi karhutla tidak hanya dirasakan wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar. Gangguan aktivitas ekonomi dapat merambat ke daerah lain melalui keterkaitan antar sektor.
Karhutla juga berpotensi mengurangi penerimaan pajak daerah.
CELIOS memperkirakan terdapat sekitar Rp269,86 miliar potensi penerimaan pajak bersih daerah yang hilang akibat karhutla pada 2026.
Jawa Timur menjadi provinsi dengan potensi kehilangan penerimaan pajak bersih terbesar, yakni Rp93,8 miliar. Selanjutnya Kalimantan Barat sebesar Rp28,9 miliar.
Menurut Huda, dampak fiskal tersebut tidak berhenti di daerah yang mengalami kebakaran. Penurunan aktivitas ekonomi pada sektor-sektor terkait juga dapat memengaruhi penerimaan daerah lain.
"Keterkaitan sektor turunan seperti industri olahan kayu, pulp and paper, dan furnitur membuat dampak fiskal karhutla dapat merambat ke provinsi lain," jelasnya.
Selain aktivitas ekonomi, karhutla juga meningkatkan potensi beban kesehatan masyarakat akibat paparan asap.
CELIOS menggunakan dua skenario dalam menghitung dampak kesehatan. Skenario pertama mencakup masyarakat yang terdiagnosis infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) oleh tenaga kesehatan.
Dalam skenario tersebut, jumlah masyarakat terdampak diperkirakan mencapai 1,78 juta orang dengan total biaya kesehatan Rp9,75 triliun.
Biaya tersebut terdiri atas biaya kesehatan langsung, seperti rawat inap dan rawat jalan, sebesar Rp7,13 triliun serta biaya kesehatan tidak langsung sebesar Rp2,63 triliun.
Sementara dalam skenario kedua, perhitungan juga memasukkan masyarakat yang mengalami gejala ISPA tetapi tidak memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
Dalam skenario ini, jumlah masyarakat yang berpotensi terdampak mencapai 17,4 juta orang. Total biaya kesehatan diperkirakan mencapai Rp93,56 triliun.
Baca Juga: Ekonom Celios Usulkan Perubahan Sistem Komisi 8 Persen Demi Keseimbangan Driver, Aplikator dan Konsumen
Nilai tersebut setara dengan 67,6% dari total anggaran fungsi kesehatan dalam APBN 2026 berdasarkan perhitungan CELIOS.
Huda mengatakan dampak kesehatan tidak selalu sejalan dengan luas lahan yang terbakar. Kepadatan penduduk menjadi salah satu faktor yang memengaruhi besarnya jumlah masyarakat yang berisiko terdampak.
"Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Riau justru menjadi tiga provinsi dengan dampak biaya kesehatan terbesar, masing-masing Rp13,65 triliun, Rp19,01 triliun, dan Rp10,31 triliun," katanya.
Pola Karhutla Dinilai Bergeser
Data 2026 juga menunjukkan persebaran karhutla tidak hanya terkonsentrasi di wilayah yang selama ini dikenal sebagai kawasan rawan kebakaran, khususnya Sumatra dan Kalimantan.
Papua Selatan kini menjadi salah satu wilayah dengan luas areal terbakar terbesar secara nasional. Pada saat yang sama, kebakaran juga terjadi di sejumlah provinsi yang bukan merupakan kawasan gambut utama, seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur.
CELIOS menilai perubahan pola tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan strategi pencegahan dan penanganan karhutla.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah perlu memperluas pendekatan mitigasi, tidak hanya berfokus pada kawasan gambut di Sumatra dan Kalimantan.
"Data 2026 menunjukkan ancaman sudah merambat ke lahan gambut di Papua Selatan," kata Bhima.
Menurut Bhima, faktor cuaca bukan satu-satunya aspek yang perlu diperhatikan dalam penanganan karhutla. Ia menilai kondisi lahan serta aktivitas ekonomi di sekitar kawasan rawan juga perlu menjadi bagian dari evaluasi pemerintah.
CELIOS menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dalam menghadapi karhutla 2026.
Pertama, CELIOS mendorong pemerintah mempertimbangkan penetapan status Bencana Nasional Karhutla 2026.
Kedua, pemerintah diminta menyediakan tempat pengungsian yang aman serta memastikan evakuasi medis bagi kelompok masyarakat rentan.
Ketiga, CELIOS meminta pemerintah mengevaluasi seluruh izin usaha perkebunan kelapa sawit, termasuk yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN), serta izin pertambangan melalui audit menyeluruh.
Hasil audit tersebut, menurut CELIOS, perlu dibuka kepada publik dan disertai sanksi apabila ditemukan pelanggaran.
Keempat, CELIOS mendorong pembentukan tim pemulihan ekosistem terpadu untuk mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak karhutla.
Bhima mengatakan upaya pemulihan perlu berjalan bersamaan dengan proses evaluasi terhadap kegiatan usaha yang berada di kawasan rawan kebakaran.
"Tim ini perlu diintegrasikan dengan proses evaluasi dan pencabutan izin usaha pihak penyebab karhutla," ujarnya.
Dengan luas areal terbakar yang telah mencapai lebih dari 202 ribu hektare hingga Agustus 2026, dampak karhutla kini tidak hanya menjadi persoalan lingkungan.