Kasus dugaan dana hibah pilkada Rp40 miliar, lima komisioner KPU Kotim jadi tersangka

Kamis, 6 Agustus 2026 17:47 WIB

Ketua dan Komisioner KPU Kotim, pada saat digiring ke mobil tahanan usai dihadiri pada konferensi pers di Kejati Kalteng, Kamis (6/8/2026). ANTARA/Dokumentasi pribadi.

Palangka Raya (ANTARA) - Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Hendri Hanafi mengatakan, pihaknya menetapkan lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang telah diperoleh, penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah penyelenggaraan Pilkada Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023-2024," katannya di palangka Raya, Kamis.

Selanjutnya, JJ selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, MT selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, serta E selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kotawaringin Timur periode 2023-2028.

"Dana hibah yang diterima KPU Kotawaringin Timur berasal dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp40 miliar, terdiri atas Rp16 miliar pada 2023 dan Rp24 miliar pada 2024 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)," ucapnya.

*Ketua dan Komisioner KPU Kotim, pada saat digiring ke mobil tahanan usai dihadiri pada konferensi pers di Kejati Kalteng, Kamis (6/8/2026). ANTARA/Dokumentasi pribadi.*

Dalam proses penyidikan, Kejati Kalteng juga menemukan dugaan adanya pemberian kickback atau gratifikasi kepada pihak komisioner KPU maupun pihak lain yang terkait dengan penggunaan dana hibah tersebut.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Hendri menambahkan, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut masih dalam proses penghitungan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah dengan estimasi sementara mencapai sekitar Rp10 miliar.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.