Kemantapan kualitas jalan di Lampung ditargetkan capai 85 persen hingga akhir 2026

Kamis, 30 Juli 2026 19:40 WIB

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, Taufiqullah (ANTARA/Agus Wira Sukarta)

Insya Allah target kami pada akhir tahun ini bisa mencapai 84,9 persen atau sekitar 85 persen

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Lampung terus memacu peningkatan kualitas infrastruktur jalan di seluruh wilayahnya, dengan tingkat kemantapan jalan yang menjadi kewenangan provinsi ditargetkan dapat menyentuh angka 85 persen, hingga akhir 2026.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, Taufiqullah, di Bandarlampung, Rabu, menjelaskan total panjang jalan provinsi di Lampung mencapai sekitar 1.700 kilometer (secara presisi 1.695 km). Berdasarkan pendataan awal, tingkat kemantapan jalan provinsi berada di angka 79,79 persen atau mendekati 80 persen.

"Insya Allah target kami pada akhir tahun ini bisa mencapai 84,9 persen atau sekitar 85 persen," ujar dia.

Untuk menggenjot percepatan perbaikan infrastruktur jalan tersebut, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,254 triliun. Anggaran belanja infrastruktur jalan ini mencatatkan rekor terbesar sepanjang sejarah Pemprov Lampung.

Taufiqullah juga menekankan posisi strategis Lampung sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera. Saat ini, Lampung ditopang oleh jaringan jalan nasional sepanjang kurang lebih 1.200 kilometer yang meliputi; lintas tengah, lintas timur, dan lintas barat.

Selain itu, keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 252 kilometer yang melintasi Lampung dinilai sangat vital karena menjadi satu-satunya ruas tol di Sumatera yang sudah tersambung penuh dari ujung ke ujung.

"Lampung ini pintu gerbang. Semua mobilitas masyarakat dari Aceh kalau melalui jalur darat pasti melintasi Lampung," jelasnya.

Taufiqullah juga menyoroti pentingnya mendorong efisiensi angkutan barang melalui moda transportasi kereta api ketimbang membebankan seluruhnya pada jalan raya.

Berdasarkan perhitungan rasio biaya dan manfaat (cost-benefit ratio), penggunaan kereta api untuk beban berat jauh lebih menguntungkan karena dapat menekan tingginya biaya pemeliharaan jalan.

Mengenai penanganan jalan dengan kondisi rusak berat, Kadis BMBK Lampung ini mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Pusat. Salah satunya melalui kucuran dana bantuan sebesar Rp400 miliar dari Presiden Joko Widodo usai perjalanannya pada tahun 2023 lalu.
Anggaran tersebut direalisasikan untuk penanganan rigid beton di sejumlah titik prioritas, termasuk kawasan Kota Baru dan sekitarnya.

Dengan besarnya dukungan anggaran serta pengerjaan yang terus berjalan secara masif, Taufiqullah optimistis titik-titik jalan rusak dapat teratasi secara bertahap hingga target kemantapan jalan terwujud pada akhir 2026.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.