Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyatakan PT Timah (Persero) Tbk telah mengantongi uji tuntas HAM karena telah memenuhi standar indikator penilaian risiko bisnis berbasis HAM (Prisma).
"Kita sudah melakukan uji tuntas HAM di PT Timah (Persero) Tbk dan memperoleh nilai Prisma sebesar 96," kata Kepala Kanwil KemenHAM Provinsi Kepulauan Babel, Suherman di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan Program PRISMA merupakan inisiatif Kemenkumham untuk mendorong perusahaan di Indonesia mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam kegiatan bisnisnya. Penilaian ini mencakup 12 indikator, mulai dari kebijakan HAM serta tenaga kerja, kondisi kerja, serikat pekerja, privasi, diskriminasi, lingkungan, agraria dan masyarakat adat, tanggung jawab sosial (CSR), mekanisme pengaduan, dan lainnya.
"Perusahaan yang melakukan ekspor ke luar negeri, maka perusahaan ini harus melakukan uji tuntas HAM ini," ujarnya.
Ia menyatakan Kementerian HAM menilai bisnis dan HAM merupakan fondasi bagi sebuah negara yang beradab dan hal tersebut ditegaskan Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
"Kita berharap perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor dari Provinsi Kepulauan Babel ini untuk mencontoh PT Timah Tbk yang telah menuntaskan uji tuntas HAM ini," ujarnya.
Departement Head Corporate Communication PT Timah (Persero) Tbk, Anggi Siahaan mengatakan PT Timah Tbk pada 2025 berhasil meraih Penghargaan PRISMA dari Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
“Penghargaan PRISMA ini menjadi motivasi dan komitmen PT Timah untuk memastikan kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menghormati dan melindungi hak asasi manusia," katanya.
Ia menegaskan penghargaan ini semakin memperkuat komitmen PT Timah Tbk sebagai perusahaan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang selaras.
"Dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia," katanya.
Pewarta: Aprionis
Uploader : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.