Kemkomdigi perkuat infrastruktur digital untuk digitalisasi perlindungan sosial

Jumat, 14 Agustus 2026 18:51 WIB

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di dalam kawasan gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada Jumat (14/8/2026). (ANTARA/HO-Kementerian Komunikasi dan Digital)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyukseskan program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) menyatakan terus memperkuat infrastruktur digital yang menjadi fondasi penting dari program tersebut.

Dengan langkah itu, harapannya saat implementasi nasional sistem digital tersebut mampu memberikan kemudahan yang lebih optimal terutama bagi masyarakat yang memang berhak mendapatkan bantuan sosial.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, teknologi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Digitalisasi bukan sekadar memindahkan proses ke sistem digital, tetapi bagaimana teknologi memangkas waktu, biaya, dan beban administratif yang selama ini dirasakan masyarakat,” ujar Meutya Hafid di Jakarta, Jumat.

Dalam hal infrastruktur digital untuk mendukung digitalisasi Perlinsos, Kementerian Komdigi berkomitmen menghadirkan konektivitas digital yang semakin luas dan berkualitas sebagai akses awal untuk mempermudah masyarakat melakukan pendaftaran di sistem Portal Perlinsos.

Selain itu, dukungan infrastruktur digital lainnya yang dikuatkan ialah penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dan Pusat Data Nasional (PDN) yang memainkan peran untuk mempermudah integrasi data antarinstansi dan lembaga yang digunakan dalam verifikasi data warga.

Ketika semua hal itu disiapkan dengan matang, maka harapannya arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kesuksesan hasil uji coba digitalisasi Perlinsos ketika implementasi nasional berlangsung bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan.

“Ketika masyarakat bisa mengakses layanan pemerintah tanpa harus datang berkali-kali, mengeluarkan biaya perjalanan, atau mengulang data yang sudah dimiliki negara, di situlah digitalisasi memberikan manfaat yang nyata,” kata Meutya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Jumat, membahas soal kesuksesan program digitalisasi Perlinsos yang telah membuat pemberian bantuan sosial berjalan lebih efektif dari sistem manual.

Digitalisasi Perlinsos dinilai Presiden Prabowo sebagai bentuk transformasi nyata layanan pemerintah yang secara langsung memudahkan masyarakat karena dapat memangkas pengeluaran masyarakat untuk membuktikan keaslian data dirinya sebagai penerima bantuan.

Tidak hanya itu sistem digital ini bahkan membantu verifikasi data menjadi lebih cepat dalam waktu relatif singkat dari yang sebelumnya bisa memakan waktu lebih dari setengah tahun.

"Sebelumnya keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150 ribu untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran bisa dilakukan tanpa dipungut biaya atau gratis. Pemeriksaan yang sebelumnya mengeluarkan waktu 75 sampai 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa digitalisasi Perlinsos kini telah diterapkan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi dengan capaian lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar.

Pada implementasi nasional dengan cakupan kota dan kabupaten yang lebih luas, diharapkan sistem digital itu bisa menjangkau sebanyak 49 juta keluarga di Indonesia.

Berkaca dari hasil positif itu, Presiden Prabowo menginginkan agar digitalisasi program Perlinsos bisa diperluas sehingga ke depannya bantuan dari pemerintah hingga subsidi yang diberikan kepada masyarakat bisa semakin tepat sasaran.

Kementerian Komdigi akan terus mendukung perluasan transformasi digital lintas sektor agar pemanfaatan teknologi tidak berhenti pada pembangunan sistem, tetapi menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, transparan, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.