Kepala BGN: Evaluasi standar bahan baku MBG jadi prioritas

Kamis, 23 Juli 2026 13:24 WIB

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjawab pertanyaan wartawan usai rapat internal di Kantor BGN, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Badan Gizi Nasional menyiapkan digitalisasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggantikan sistem pengelolaan yang selama ini masih dilakukan secara manual agar pengelolaan tersebut lebih transparan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/tom. (ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut evaluasi standar bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas yang akan dilakukan untuk memperbaiki tata kelola program prioritas nasional tersebut.

"Semua bahannya harus benar, dengan standar keamanan yang juga harus benar karena kita belajar dari faktor keracunan dan lain-lain. Jadi, selain cara mengolahnya ada juga yang dari bahan bakunya, yang barangkali itu tidak terstandar atau mungkin bahan bakunya punya kualitas enggak begitu bagus," ujar dia dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan agar BGN menajamkan sasaran sehingga tujuan utama peningkatan kualitas gizi anak dapat tercapai, sekaligus berdampak pada pertumbuhan perekonomian lokal.

"Biar sasarannya jelas, anak-anak cukup gizi, aman. Jadi aman dan cukup gizi, kemudian berdampak kepada ekonomi lokal, memberdayakan UMKM, petani, peternak, dan lain-lain," ucap Sudaryono.

Ia juga menanggapi terkait masih adanya keterlibatan TNI dan Polri dalam Program MBG. Keterlibatannya di awal perumusan Program MBG dan jabatan sebelumnya sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) cukup memberikan pengalaman bagi Sudaryono bahwa jumlah personel aparat di Indonesia sangat besar, sehingga peran TNI dan Polri sangat penting untuk keberlangsungan program, termasuk misalnya dalam pemberdayaan petani untuk memasok bahan baku.

"Mohon maaf ini kalau komentar sedikit tentang pertanian, oh ini pakai tentara dan polisi bagi pompa. Ini di musim paceklik atau kemarau itu ada 70 ribu pompa, itu kalau kita bagi, karena realokasi anggaran ini khususnya ya, pengalaman kami dulu, itu kami bagi lewat TNI dan Polri. Mengapa? Karena enggak ada anggarannya, jadi ongkos untuk membagikannya enggak ada. Maka, kami libatkan TNI/Polri," tuturnya.