Dalam pidatonya pada Sidang Bersama DPR dan DPD RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, ia menyebut anggaran negara telah meningkat signifikan dari Rp197 triliun pada 2000 menjadi Rp3.842 triliun pada 2026.
“APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp4.000-an triliun,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Mungkin tidak ada satu pun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar,” tambahnya.
Meski nilai APBN terus membesar, Puan mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada besaran nominal anggaran.
Menurutnya, efektivitas APBN harus diukur dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, atau seorang pencari kerja, angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat,” ujar Puan.
Karena itu, Puan menyampaikan empat hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan RUU APBN 2027.
Baca Juga: Prabowo Apresiasi Danantara, Efisiensi BUMN Hemat Biaya Lebih dari Rp50 Triliun
Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara optimal dan adil tanpa menggerus daya beli masyarakat.
Kedua, belanja negara harus tepat sasaran, berkualitas, dan berorientasi pada hasil nyata.
Ketiga, pengelolaan utang dan defisit harus dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan beban bagi generasi mendatang.
Keempat, transfer ke daerah harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan mengusung tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”, Puan meminta APBN 2027 menjadi instrumen untuk mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal.