Belitung (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung, Vina Cristyn Ferani, menyampaikan kondisi tata niaga timah di Belitung yang kini tengah menghadapi permasalahan serius hingga berdampak langsung pada penurunan perekonomian masyarakat lokal kepada Kementerian Pertahanan RI.
"Kondisi pertambangan timah saat ini tidak hanya berdampak pada regulasi dan tata kelola semata, tetapi berimbas langsung pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat Belitung," katanya saat dihubungi ANTARA di Tanjungpandan, Kamis
Hal ini disampaikan Vina saat mendampingi jajaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung, Bupati Belitung Timur, dan Ketua DPRD Belitung Timur dalam audiensi strategis bersama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) di Jakarta.
Ia menekankan, saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa perekonomian masyarakat Belitung mengalami kontraksi akibat lesunya sektor pertambangan.
Ia menyoroti dua isu utama yang menjadi akar permasalahan tata niaga saat ini, yakni disparitas harga timah yang terlampau jauh dibanding harga pasar dunia serta minimnya alokasi kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Menurutnya, harga pembelian timah di tingkat masyarakat lokal saat ini sangat rendah.
"Di sisi lain, kuota RKAB yang disetujui pemerintah pusat dinilai berada jauh di bawah potensi riil kandungan timah yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," ujarnya.
Guna mengurai persoalan tersebut, lanjut dia, DPRD Kabupaten Belitung mendorong adanya penyesuaian dan peningkatan kuota RKAB dari pemerintah pusat.
Peningkatan kuota ini dinilai penting agar PT Timah Tbk melalui mitra resminya dapat optimal menyerap hasil tambang masyarakat.
Di sisi lain, langkah ini juga diyakini efektif menekan risiko penyelundupan serta mencegah potensi kehilangan penerimaan negara dan daerah.
"Kami memohon adanya tata kelola niaga timah yang menjamin kepastian rakyat Bangka Belitung saat ikut menambang dan menikmati hasil kekayaan alam di tanah kelahirannya sendiri," katanya.
Ia berharap, melalui koordinasi bersama Kemhan RI dan kementerian/lembaga terkai dapat melahirkan regulasi pertambangan rakyat yang tertata baik, adil, memberikan kepastian hukum, serta tetap ramah lingkungan.
Kemudian Vina Cristyn Ferani juga berharap agar persoalan ini dapat lebih cepat diselesaikan karena dikhawatirkan bisa mengganggu stabilitas keamanan dan berpotensi terjadi gejolak di masyarakat.
"Yang pada ujungnya akan mengganggu ketahanan daerah dan nasional," ujarnya.
Pewarta: Apriliansyah
Uploader : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.