Komisi VII DPR menggelar rapat dengan ANTARA dan BSN bahas RKA K/L 2027

Selasa, 1 September 2026 12:03 WIB

Rapat Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di Jakarta, Senin (31/8/2026). (ANTARA/A Muzdaffar Fauzan)

Jakarta (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2027 pada Selasa (1/9).

Rapat tersebut akan digelar di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta. Para kepala lembaga maupun direktur utama dan dewan pengawas dari lembaga-lembaga itu pun diundang untuk menghadiri RDP.

Selain pembahasan soal RKA K/L, Komisi VII DPR RI bersama sejumlah lembaga itu akan membahas soal program-program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kriteria teknis dari komisi.

Di Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 ini, DPR RI mulai menggelar rapat-rapat mengenai pembahasan rencana kerja dan anggaran bersama setiap kementerian maupun lembaga.

Pada Senin (31/8) pun, Komisi VII DPR RI telah menggelar rapat dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Dalam pembahasan fungsi anggaran, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR RI berupaya memastikan uang rakyat digunakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan harus memberikan dampak pada kesejahteraan rakyat dan kemajuan pembangunan di berbagai bidang.

APBN, kata dia, adalah wujud kehadiran negara untuk memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, menciptakan lapangan kerja, membangun infrastruktur dan menciptakan jalan bagi rakyat untuk sejahtera.

"Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI diarahkan pada isu-isu strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat," kata Puan saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.