Sabtu, 29 Agustus 2026, 13:00 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat anggaran jumbo dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Pemerintah menyiapkan sekitar Rp240,2 triliun melalui Badan Gizi Nasional (BGN), dengan target penerima manfaat mencapai 72,1 juta orang.
Namun, besarnya anggaran tersebut bukan berarti pemerintah akan membiarkannya berjalan tanpa penyisiran. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru membuka peluang agar anggaran MBG 2027 bisa ditekan apabila efisiensi yang dilakukan pada 2026 berjalan sesuai harapan.
Sebelumnya, BGN telah melakukan penyisiran terhadap anggaran MBG 2026. Dari alokasi awal Rp268 triliun, anggaran tersebut diefisienkan menjadi Rp229 triliun. Hingga saat ini, sekitar Rp117 triliun dari pagu tersebut telah tersalurkan.
Baca Juga: Mahfud MD Respons soal Puan Tak Tanda Tangan Surat Komitmen RUU Perampasan Aset
Purbaya mengatakan pembahasannya bersama Kepala BGN Sudaryono turut membicarakan perkembangan program sekaligus langkah efisiensi yang tengah dilakukan.
“Pada dasarnya akan ada efisiensi-efisiensi yang dilakukan yang membuat anggarannya nanti tidak sebesar yang dia anggarkan dan dipakai nanti,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Jumat (28/8).
Ia menilai efisiensi yang diterapkan dalam pelaksanaan MBG 2026 berpotensi membawa dampak hingga tahun depan. Jika hasil penghematan tersebut dinilai baik, kebutuhan anggaran pada 2027 juga bisa ikut ditekan.
“Otomatis kalau (efisiensi MBG di 2026) itu bagus ya ke 2027 juga akan membawa efisiensinya,” ujarnya.
Baca Juga: Mahfud MD Yakin RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember, tapi Kasih Satu Usulan
Tak hanya soal anggaran, penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Purbaya menegaskan bahwa rencana penambahan dapur tidak otomatis berarti seluruh titik yang telah direncanakan akan dibuka.
Menurutnya, BGN juga melakukan evaluasi terhadap dapur yang sudah ada. Dapur yang dinilai tidak sesuai dengan desain dapat ditutup, sehingga jumlah dapur yang beroperasi tidak semata-mata bertambah.
"Ada yang dibuka, ada yang ditutup juga kan? Tadi 13 ribu (dapur baru MBG) ini saya nggak tahu, tadi nggak didiskusikan. Tapi begini, dia juga bilang akan ada yang ditutup berapa ratus (dapur) ya? Yang nggak sesuai dengan desain ya," ucap Purbaya.
Selain penataan dapur, Bendahara Negara tersebut juga menyinggung rencana perubahan skema insentif sebesar Rp6 juta per hari per SPPG. Perubahan itu disebut ditujukan agar penyaluran insentif menjadi lebih tepat sasaran, sementara detail mekanismenya diserahkan kepada BGN.
Purbaya juga sempat menanyakan mengenai jumlah sekolah yang masih mengajukan permintaan untuk mendapatkan layanan MBG. Ia menyebut permintaan tersebut masih banyak dan berlangsung cukup masif.
Karena itu, Purbaya meminta BGN membuka data tersebut kepada publik agar masyarakat mengetahui seberapa besar permintaan terhadap program andalan pemerintah tersebut.
"Saya nanya-nanya aja (ke Sudaryono), ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta dan itu cukup masif yang minta. Saya bilang, Anda umumkan lah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa emang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar," katanya.
Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri