Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Dalam pelantikan tersebut, Prabowo menunjuk Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan sebagai Gubernur URI.
Menurut Donny, Universitas Republik Indonesia dibentuk sebagai lembaga yang menyiapkan sumber daya manusia untuk menjadi pemimpin di sektor pemerintahan maupun badan usaha milik negara (BUMN). Konsep pendidikan yang diterapkan mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan yang telah diterapkan di sejumlah negara, salah satunya École nationale d'administration (ENA) di Prancis.
"Ini semua adalah terkait dengan pendidikan pembinaan, penyiapan sumber daya manusia untuk ke depan baik untuk pemerintahan ataupun untuk BUMN," kata Donny usai pelantikan.
Apa itu ENA?
Mengutip situs resmi INSP, Kamis (23/7/2026), École nationale d'administration (ENA) merupakan lembaga pendidikan pemerintahan yang didirikan Pemerintah Prancis pada 9 Oktober 1945, tidak lama setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pembentukannya menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang dipimpin Jenderal Charles de Gaulle untuk menciptakan sistem rekrutmen pejabat tinggi negara yang profesional, transparan, dan berbasis merit.
Sebelum ENA berdiri, proses seleksi pejabat tinggi dilakukan secara terpisah oleh masing-masing kementerian. Melalui ENA, pemerintah Prancis menyatukan proses seleksi sekaligus pendidikan calon pejabat tinggi agar memiliki kompetensi dan standar yang sama sebelum menduduki jabatan strategis.
Berbeda dengan universitas pada umumnya, ENA bukan institusi yang menyelenggarakan berbagai program studi akademik. Lembaga ini secara khusus mendidik calon pejabat tinggi negara melalui pendidikan yang memadukan teori administrasi publik, hukum, ekonomi, kebijakan publik, hubungan internasional, serta praktik langsung di berbagai institusi pemerintahan.
Selama puluhan tahun, ENA menjadi jalur utama menuju jabatan strategis di Prancis. Sejumlah alumninya kemudian menduduki posisi penting sebagai presiden, perdana menteri, menteri, duta besar, hingga pimpinan kementerian dan lembaga negara.
Seiring perkembangan zaman, ENA juga menghadapi berbagai kritik karena dinilai terlalu elitis dan menghasilkan kelompok pejabat yang berasal dari jaringan pendidikan yang sama. Untuk menjawab tantangan tersebut, Presiden Emmanuel Macron melakukan reformasi pendidikan pejabat tinggi negara.
Mulai 1 Januari 2022, ENA resmi bertransformasi menjadi Institut national du service public (INSP). Perubahan tersebut bukan menghapus fungsi pendidikan calon pejabat tinggi, melainkan memperbarui sistem seleksi, kurikulum, dan pengembangan karier agar lebih terbuka, lebih representatif, serta mampu menjawab tantangan administrasi publik abad ke-21.
Menurut Donny, konsep serupa diharapkan dapat diterapkan melalui Universitas Republik Indonesia. URI dirancang sebagai lembaga yang membangun karakter, kemampuan manajerial, dan wawasan kebangsaan peserta didik sejak jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi, sebelum mereka dipersiapkan untuk berkarier di pemerintahan maupun BUMN.
"Jadi itu akan terintegrasi dari lulusan SMA yang bagus-bagus, kemudian akan masuk ke perguruan tinggi dan kemudian masuk kepada pemerintahan ataupun kepada BUMN," kata Donny.