Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya meminta masukan guna memperkuat tata laksana Cek Kesehatan Gratis (CKG), seiring pergeseran fokus dalam pelaksanaan inisiatif tersebut dari yang awalnya mengejar cakupan, kini mengejar tindak lanjut.
Budi mengatakan di Jakarta, Selasa, bahwa pada 2026, sudah ada 73,8 juta orang yang diskrining dalam CKG. Ekspektasi publik terhadap program ini tinggi. Dalam CKG, katanya, terdapat beragam jenis pemeriksaan sesuai kelompok usia, mulai dari empat hingga 16 jenis pemeriksaan.
"Tapi sudah kita lihat kalau terlampau banyak juga nanti kita akan keteteran untuk tata laksananya," ujarnya.
Dia mencontohkan, berdasarkan data WHO yang dikutipnya, satu dari 10 orang punya masalah kesehatan jiwa. Oleh karena itu, CKG pun memasukkan skrining kejiwaan. Dia menyebutkan bahwa masalah kesehatan jiwa juga semakin menjadi sorotan dalam 3-4 tahun terakhir.
"Bayangin kalau kita 70 juta. Itu kan secara teori, unless Indonesia lebih baik dari dunia, kan ada 7 juta yang kena masalah kesehatan jiwa. Nah terus nanganinnya gimana. Kita jadi deg-degan juga kan," ujarnya.
Jika seluruh temuan penyakit ditindaklanjuti sekaligus, ujarnya, kapasitas pelayanan kesehatan bisa kewalahan. Oleh karena itu, Kemenkes saat ini memprioritaskan tata laksana pada tiga kondisi, yakni tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan kolesterol tinggi.
Menurut Budi, pengendalian ketiga kondisi tersebut penting karena berkaitan dengan sejumlah penyakit penyebab kematian utama, seperti stroke, penyakit jantung, dan penyakit ginjal.
"Kita akan berusaha secepat mungkin dan kita akan terbuka untuk mendapatkan masukan dari teman-teman yang kurangnya apa," katanya.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengatakan, berdasarkan uji petik di tiga puskesmas, proporsi peserta CKG dengan kondisi yang membutuhkan tata laksana dan langsung mendapatkan obat berkisar 43–62 persen.
Setelah dipelajari lebih lanjut, katanya, kisaran tersebut disebabkan beberapa hal. Misalnya, ada peserta yang diperiksa saat car free day maupun kegiatan di komunitas, tetapi tidak datang ke puskesmas ketika diminta mengambil obat.
"Tapi kami juga evaluasi mungkin nanti kalau pemeriksaan di komunitas-komunitas kita langsung bawa obatnya aja. Supaya bisa langsung dapet obat ya," katanya.
Selain itu, pihaknya berharap bisa mendapatkan data tata laksana dari setidaknya 5.300 puskesmas pada Agustus, dan memperluasnya hingga ke seluruh puskesmas pada akhir tahun.
Dia menjelaskan, untuk tiga kondisi yang menjadi prioritas tata laksana, obat diberikan secara gratis selama 15 hari, baik bagi peserta maupun nonpeserta BPJS Kesehatan. Setelah itu, pengobatan dilanjutkan memakai BPJS Kesehatan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkes minta masukan guna perkuat tata laksana CKG
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.