Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia memiliki modal yang cukup kuat untuk memanfaatkan peluang tersebut, mulai dari ketersediaan lahan hingga potensi pengembangan energi terbarukan yang dibutuhkan pusat data.
Baca Juga: Menko Airlangga: MICE dan AI Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
"Peningkatan kebutuhan data center membuka peluang investasi baru bagi Indonesia, khususnya dengan dukungan ketersediaan lahan, energi, dan potensi pengembangan energi terbarukan," kata Airlangga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (1/8/2026).
Menurut Airlangga, perkembangan AI telah mengubah kebutuhan investasi global. Tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan pabrik manufaktur, tetapi juga infrastruktur digital yang membutuhkan pasokan listrik besar, akses air, lahan yang luas, serta konektivitas jaringan yang memadai.
Dirinya mengatakan pemerintah telah mengantisipasi perubahan tersebut melalui berbagai kebijakan, termasuk inisiasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi digital dan AI di kawasan ASEAN.
"Pengembangan data center membutuhkan dukungan listrik, energi terbarukan, air, lahan, serta konektivitas yang memadai. Peluang Indonesia pada sektor tersebut ke depan sangat besar sehingga perlu dimanfaatkan secara optimal," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat kawasan industri sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga saat ini terdapat 129 kawasan industri yang tersebar di 24 provinsi dengan total luas mencapai sekitar 170 ribu hektare.
Kawasan tersebut menjadi lokasi bagi sekitar 10.400 perusahaan manufaktur yang menyerap sekitar 4,5 juta tenaga kerja, sekaligus menjadi salah satu motor penggerak investasi nasional.
Airlangga mengatakan perkembangan kawasan industri Indonesia telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi nasional.
"HKI sejak tahun 1988 telah tumbuh menjadi mitra strategis pembangunan nasional. Kalau kita ketahui, mulai dari Bekasi sampai ke Timur Indonesia, kita telah membangun yang namanya North Java Corridor. Koridor Utara Jawa itu seluruhnya diisi oleh kawasan industri," katanya.
Menurut Airlangga, keberadaan kawasan industri menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kawasan industri menjadi penggerak bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan," ujar Airlangga.
Di tengah persaingan investasi global, pemerintah juga melihat posisi Indonesia semakin kompetitif. Sejumlah negara pesaing mulai menghadapi kenaikan biaya tenaga kerja, keterbatasan lahan, hingga tantangan penyediaan energi yang dinilai membuka peluang bagi Indonesia menarik investasi baru.
Baca Juga: Menko Airlangga Pastikan Transisi di BI Tak Ganggu Stabilitas Rupiah
Airlangga mengungkapkan hasil survei Japan External Trade Organization (JETRO) yang menunjukkan sekitar 70% perusahaan Jepang yang berinvestasi di Indonesia mencatatkan keuntungan, menjadi salah satu tingkat profitabilitas tertinggi dibandingkan sejumlah negara tujuan investasi lainnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal positif bahwa Indonesia masih memiliki daya tarik bagi investor internasional.
Pemerintah pun berkomitmen terus memperkuat kawasan industri melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta penyelesaian berbagai hambatan investasi yang masih dihadapi pelaku usaha.
"Pemerintah berharap dengan adanya kawasan industri, ini tentu akan menjadi kawasan yang lebih tertata dan ekosistem akan lebih terjaga," kata Airlangga.
Sementara itu, Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana mengatakan pelaku kawasan industri terus berupaya membawa investasi ke berbagai daerah.
Namun, ia menilai dukungan pemerintah tetap dibutuhkan agar berbagai kendala di lapangan dapat segera diselesaikan sehingga investasi yang telah masuk bisa lebih cepat direalisasikan.
Masukan tersebut, katanya, menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rakernas XXV HKI sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha sekaligus mempercepat penyelesaian hambatan investasi.
Senada dengan itu, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah menyadari masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan kawasan industri.
Meski demikian, pemerintah optimistis berbagai hambatan tersebut dapat diatasi melalui proses debottlenecking kebijakan dan penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan.
"Sebagaimana pernyataan Bapak Menko, apa yang menjadi persoalan hari ini memang menjadi PR yang perlu diselesaikan. Pemerintah akan terus melakukan debottlenecking kebijakan dan memperkuat kolaborasi dengan para stakeholder agar dapat segera diatasi. Pemerintah tetap optimistis bahwa berbagai tantangan tersebut pasti akan terselesaikan," ujar Haryo.