Manokwari (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat realisasi penyaluran kredit UMKM oleh perbankan konvensional di Regional Papua Barat (Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya) pada periode Juni 2026 mencapai Rp5,39 triliun.
Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya Budi Rahman di Manokwari, Sabtu, mengatakan porsi penyaluran kepada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) itu setara 28,59 persen dari total realisasi kredit perbankan senilai Rp18,84 triliun.
“Kalau dibanding periode Juni 2025, penyaluran kredit UMKM tahun ini sedikit di bawahnya dengan kontraksi 3,79 persen (year on year/yoy),” ujar Budi.
Ia menjelaskan bahwa realisasi penyaluran kredit UMKM terdiri atas sektor usaha mikro mencapai Rp2,04 triliun, sektor usaha kecil sebanyak Rp2,69 triliun, dan sektor usaha menengah kurang lebih sekitar Rp646,84 miliar.
Kualitas penyaluran kredit UMKM di Papua Barat maupun Papua Barat Daya masih tetap terjaga yang tercermin dari rasio non-perfoming loan (NPL) atau kredit macet tercatat 3,77 persen dan angka tersebut berada di bawah ambang batas 5 persen.
“Hanya kredit usaha menengah yang tumbuh 6,97 persen (yoy), sedangkan dua sektor lainnya terkontraksi. Tetapi, secara umum, NPL kredit UMKM relatif terjaga,” kata dia.
Meski demikian, kata dia, OJK memberikan atensi agar perbankan konvensional atau bank umum tetap memperhatikan kualitas pembiayaan baru atau kemampuan bayar dan arus kas debitur UMKM ketika menyalurkan kredit.
Hal ini berkaitan dengan NPL atau tingkat kredit bermasalah untuk sektor usaha menengah pada periode Juni 2026 mencapai 13,09 persen (yoy), sedangkan sektor usaha mikro tercatat 4,16 persen (yoy), dan sektor usaha kecil 2,66 persen (yoy).
“Kalau usaha berskala kecil tentu memiliki keterbatasan modal dan kemampuan manajerial usaha. Sektor ini perlu mendapatkan pendampingan agar bisa naik kelas,” ucap Budi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat Guntur Supriyanto menyebut, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) kepada 5.932 debitur UMKM hingga Juni 2026 mencapai Rp387,54 miliar.
Program KUR merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM memperoleh pinjaman modal kerja maupun investasi sesuai kebutuhan masing-masing melalui metode subsidi bunga.
"Hingga Juni 2026, penyaluran KUR di Regional Papua Barat Rp387,54 miliar dengan 5.932 debitur," kata Guntur.
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.