Papua Pegunungan perkuat neraca pangan untuk stabilisasi harga

Selasa, 1 September 2026 12:04 WIB

Kepala Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Kantor Perwakilan BI Papua Yunianto memimpin diskusi panel stabilisasi harga dan kelancaran distribusi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan, Pemkab Jayawijaya serta Kantor Cabang Perum Bulog Wamena dan para distributor bahan pokok, maskapai penerbangan dan TNI Angkatan Udara (AU) di wilayah Kabupaten Jayawijaya, Senin (31/8) 2026. ANTARA/Yudhi Efendi.

Wamena (ANTARA) - Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat data ketersediaan pasokan dan harga atau neraca pangan di Papua Pegunungan sebagai acuan pengendalian inflasi dan menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok di wilayah tersebut.

Kepala Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Kantor Perwakilan BI Papua Yunianto di Wamena, Senin, mengatakan ketersediaan data pasokan dan harga diperlukan untuk mengetahui kondisi pangan sekaligus menjadi dasar menentukan langkah stabilisasi harga.

"Dibutuhkan data ketersediaan pasokan dan harga atau neraca pangan di Papua Pegunungan sehingga dapat menjadi acuan pelaku usaha demi menciptakan iklim usaha yang kompetitif," katanya.

Ia memimpin diskusi panel stabilisasi harga dan kelancaran distribusi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan, Pemkab Jayawijaya serta Kantor Cabang Perum Bulog Wamena dan para distributor bahan pokok, maskapai penerbangan dan TNI Angkatan Udara (AU) di wilayah Kabupaten Jayawijaya

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya, inflasi Papua Pegunungan secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada Juli 2026 tercatat sebesar 4,64 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 120,75.

Yunianto mengatakan pengendalian inflasi di Papua Pegunungan membutuhkan keterhubungan antara data ketersediaan barang, perkembangan harga, dan kondisi distribusi sehingga kebijakan yang diterapkan dapat sesuai dengan kebutuhan daerah.

Upaya tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Perum Bulog Cabang Wamena, distributor bahan pokok, maskapai penerbangan, serta TNI Angkatan Udara.

Para pemangku kepentingan di wilayah itu menggelar pertemuan membahas stabilisasi harga dan kelancaran distribusi sebagai bagian dari langkah pengendalian inflasi Papua Pegunungan.

"Kegiatan ini memiliki sasaran untuk menstabilkan harga dalam rangka menurunkan angka inflasi di wilayah Papua Pegunungan," ujarnya.

Menurut Yunianto, pencatatan arus barang juga perlu diperkuat agar pemerintah memiliki gambaran mengenai pergerakan pasokan yang masuk maupun keluar dari Papua Pegunungan.

Penguatan regulasi daerah diperlukan untuk mendukung pencatatan tersebut sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang terlibat dalam rantai distribusi kebutuhan masyarakat.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Pegunungan Darmanto mengatakan koordinasi pemerintah daerah bersama BI dan pemangku kepentingan terkait menjadi bagian dari upaya memperbaiki distribusi barang dan mengendalikan inflasi.

"BI memberikan perhatian penuh supaya harga dan distribusi barang di wilayah Papua Pegunungan bisa membaik dan angka inflasi dapat dikendalikan," katanya.

Menurut Darmanto, perbaikan distribusi dan stabilitas harga diharapkan turut memperkuat kondisi perekonomian Papua Pegunungan serta menjaga daya beli masyarakat.