Senin, 17 Agustus 2026 - 19:48 WIB
Jakarta, VIVA – PDI Perjuangan (PDIP) menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang menggaungkan kembali asas Marhaenisme sebagai filosofi di balik arah kebijakan ekonomi Prabowonomics.
Baca Juga
Kendati mengapresiasi pengakuan tersebut, PDIP mengingatkan agar Marhaenisme tidak sekadar menjadi istilah politik, melainkan dibuktikan lewat kebijakan konkret yang berpihak pada rakyat kecil di akar rumput.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Ucapan terima kasih dan catatan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan pers usai upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 17 Agustus 2026.
Baca Juga
"Marhaenisme ini kan suatu asas, teori perjuangan, dan cara bagaimana Indonesia mencapai merdeka. Kami mengucapkan terima kasih bahwa Presiden Prabowo juga menggaungkan itu untuk menegaskan tentang watak kekuasaan yang berpihak kepada rakyat banyak," kata Hasto.
Hasto menjelaskan bahwa esensi Marhaenisme yang dicetuskan Bung Karno menekankan pada kedaulatan rakyat miskin, khususnya kaum petani dan pekerja kecil. Oleh karena itu, jika Prabowonomics mengadopsi semangat Marhaenisme, indikator utamanya harus terlihat dari penguatan alat produksi rakyat.
Baca Juga
"Ketika kita berteriak 'Marhaenisme', maka bagaimana petani itu bisa berdaulat, bagaimana petani bisa mendapatkan tanah sebagai alat produksinya, mendapatkan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan kualitas produknya, serta benih-benih unggul karya anak bangsa. Itu yang harus dijabarkan," tegas Hasto.
Lebih jauh, Hasto mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan sebenarnya lebih mendorong penggunaan istilah Indonesianomics. Menurutnya, konsep ekonomi Indonesia sejatinya telah dirumuskan secara kokoh oleh para pendiri bangsa melalui Pancasila, UUD 1945, dan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana demi mewujudkan cita-cita Trisakti.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Ia menegaskan, keberhasilan visi ekonomi seorang Presiden tidak ditentukan oleh pilihan nama atau penamaan konsep di awal, melainkan dari pengakuan rakyat atas hasil kerjanya.
"Gagasannya untuk adil, makmur, berdaulat itu gagasan yang lahir dari Indonesia merdeka, bukan gagasan orang per orang. Kekuatan itu ada di produksi rakyat, bukan di oligarki. Jadi bukan dari namanya dulu, tapi dari kerja konkretnya di dalam mengubah persoalan struktural memakmurkan rakyat, baru rakyat memberikan pengakuan," pungkas Hasto.
Mensesneg: Presiden Prabowo dan Jokowi Akrab, Kadang Disebut Bestie Juga
Mensesneg Prasetyo Hadi angkat bicara soal kedekatan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Jokowi dan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.
VIVA.co.id
17 Agustus 2026