Pemkab Jayawijaya optimalkan penerapan absensi elektronik bagi ASN

Selasa, 1 September 2026 12:03 WIB

Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Jayawijaya Imanuel H Medlama diwawancarai wartawan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. ANTARA/Yudhi Efendi.

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Papua Pegunungan, melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian setempat mengoptimalkan penerapan absensi elektronik bagi aparatur sipil negara (ASN) di wilayah tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Jayawijaya Imanuel H Medlama dalam keterangan tertulis di Wamena, Senin, mengatakan penerapan absensi elektronik mulai diberlakukan sejak 1 Agustus 2026, namun uji cobanya telah dilakukan beberapa bulan lalu.

“Kami mulai menerapkan penggunaan absen elektronik bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Jayawijaya sejak 1 Agustus 2026,” katanya.

Menurut Imanuel, penerapan absensi elektronik merupakan reformasi atau era baru dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan di lingkungan Pemkab Jayawijaya.

“Penerapan absensi elektronik merupakan era baru peningkatan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya sekaligus mendukung program pemerintahan berbasis digital,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam mendukung digitalisasi maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik.

“Terobosan yang coba kami buat sesuai arahan kepala daerah pada tahun ini dalam mendukung pemerintahan digital adalah membuat absensi elektronik,” katanya.

Dia menambahkan, sebanyak 34 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Jayawijaya telah terpasang absensi elektronik yang terkoneksi satu dengan yang lainnya sehingga memudahkan pimpinan mengawasi tingkat kehadiran ASN.

“Sebanyak tujuh OPD yang berada di luar lingkungan kantor bupati serta 27 OPD yang berada di dalam satu atap kantor bupati telah terpasang absensi elektronik yang terkoneksi secara sistematis yang dapat dikontrol oleh pimpinan dan keuangan daerah. Tingkat kehadiran berpengaruh terhadap besar kecilnya tunjangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP,” ujarnya.