Pemkot Jayapura sebut aplikasi GCO perkuat tata kelola berbasis satu data

Minggu, 2 Agustus 2026 12:46 WIB

Wali Kota Jayapura Abisai Rollo saat meluncurkan aplikasi GCO di Kota Jayapura, Papua, Jumat (31/7). ANTARA/HO-Pemkot Jayapura

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota Jayapura menyebut aplikasi Government Command Office (GCO) sebagai pusat integrasi data dan layanan pemerintahan guna mendukung pengembangan Smart City sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis Satu Data Indonesia.

Wali Kota Jayapura Abisai Rollo di Jayapura, Jumat, mengatakan GCO yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Jayapura sebagai platform digital yang mengintegrasikan data lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di mana ini untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data.

"Pembangunan Smart City tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja birokrasi agar lebih efektif, kolaboratif, transparan, dan akuntabel," katanya usai meluncurkan aplikasi GCO di Kota Jayapura, Papua, Jumat.

Menurut Abisai, untuk itu pihaknya meminta seluruh OPD mulai membangun sistem kerja berbasis satu data agar setiap kebijakan maupun program pembangunan disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan.

"Oleh sebab itu seluruh data pembangunan daerah ke depan harus terhubung dalam satu sistem yang dapat diakses pimpinan daerah sebagai dasar perencanaan, pengawasan, evaluasi, hingga pengambilan keputusan strategis,"ujarnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Jayapura Dionisius J.A. Deda mengatakan GCO merupakan bagian dari program besar transformasi digital Pemerintah Kota Jayapura dalam mewujudkan pemerintahan modern berbasis data.

"Aplikasi GCO memiliki tiga fitur utama, yakni sistem pemantauan isu kewilayahan, dashboard data terpadu, serta sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang terintegrasi," katanya.

Menurut Dionisius, melalui fitur pemantauan isu kewilayahan, pemerintah dapat memantau percakapan publik dan sentimen masyarakat secara real time sebagai bahan evaluasi dan pendukung pengambilan kebijakan.

"Selain itu, dashboard data terpadu menghimpun berbagai informasi dari seluruh OPD, mulai sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sosial, perumahan, stunting, hingga inflasi daerah dalam satu tampilan yang mudah diakses oleh pimpinan daerah," ujarnya.