Pemkot Mataram menyiapkan tim verifikasi dan validasi kelayakan KDKMP

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyiapkan tim khusus untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh fasilitas dan bantuan yang telah disalurkan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Mandiri Pangan (KDKMP) di kota itu.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disperinkop UKM) Kota Mataram Jemmy Nelwan di Mataram, Senin, mengatakan proses tersebut merupakan tindak lanjut dari sosialisasi dari Kementerian Koperasi yang digelar di Hotel Astoria, Mataram.

"Tim verifikasi dan validasi dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram sebagai ketua tim. Pembentukan tim itu, sebagai langkah krusial sebelum KDKMP dioperasikan penuh," katanya.

Verifikasi dan validasi, katanya, melibatkan tim gabungan dari Disperinkop UKM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Keuangan daerah (BKD), hingga enam camat se-Kota Mataram.

Adapun bagian yang diverifikasi adalah fisik bangunan serta sarana pendukung yang dibangun oleh PT Agina melalui TNI di lapangan.

Verifikasi itu bertujuan untuk mengecek secara langsung kelayakan operasional KDKMP, mulai dari kondisi bangunan dan gerai dari kelayakan struktur fisik bangunan.

Kemudian ketersediaan instalasi air bersih dan aliran listrik, kesiapan kendaraan operasional seperti truk bantuan, mobil pick up, hingga perlengkapan pendukung KDKMP lainnya.

"Hasil verifikasi, akan menentukan status KDKMP ke dalam tiga kategori utama yakni layak, tidak layak atau perlu diperbaharui, atau siap digunakan," katanya.

Dari lima gerai KDKMP yang dibangun, dua di antaranya sudah rampung yakni gerai di Kelurahan Abian Tubuh dan Babakan Kota Mataram.

Sementara tiga gerai lainya yakni di Ampenan Utara, Jempong, dan Mandalika realisasinya pekerjaan sudah di atas 70 persen hingga 99 persen.

"Untuk dua gerai yang sudah mencapai 100 persen yakni KDKMP Babakan dan Abian Tubuh, mereka sudah menerima bantuan armada truk untuk membantu operasional," katanya.

"Setelah ada hasil dari tim verifikasi, barulah akan diputuskan kapan KDKMP tersebut siap digunakan," katanya.

Lebih jauh Jemmy mengatakan selain lima gerai tersebut, dari 50 KDKMP se-Kota Mataram, terdapat sekitar 18 KDKMP yang belum memiliki gerai tapi sudah melakukan aktivitas bisnis koperasi.

Belasan KDKMP tersebut antara lain, KDKMP Ampenan Tengah, Ampenan Selatan, Pejakaran Karya, Pejeruk, Gomong, Dasan Cermen, dan Rembiga.

Untuk mendukung operasional KDKMP yang belum memiliki gerai, pihaknya sudah usulkan ke pemerintah pusat. Tugas pemerintah kota hanya menyiapkan lahan untuk pembangunan gerai dengan luas lahan 2.000-3.000 meter per segi.

"Sedangkan anggaran proyek fisik sepenuhnya dari pemerintah pusat, kami terima barang jadi," katanya.