Pemprov Kepri dan Komdigi prioritaskan atasi blankspot di pulau terluar

Jumat, 7 Agustus 2026 14:46 WIB

Pulau Serasan di Kabupaten Natuna, Kepri, kerap mengalami kendala sinyal internet akibat keterbatasan infarstruktur pendukung, seperti BTS. ANTARA/Ogen

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyepakati langkah strategis untuk mengakselerasi penuntasan isu blankspot di wilayah perbatasan menggunakan satelit dan frekuensi 700MHZ.

Dalam keterangan yang diterima di Tanjungpinang, Jumat, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan pemerintah pusat berkomitmen mengintegrasikan teknologi mutakhir guna mendukung pemerataan ekonomi dan optimalisasi layanan publik di wilayah kepulauan, di antaranya dengan membangun enam Base Transceiver Station (BTS) di Kepri.

"Pembangunan BTS tersebar di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun dengan pelaksanaan pembangunan yang akan melibatkan operator telekomunikasi yang dalam strateginya mengalokasikan frekuensi 700MHz," kata Wayan dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta.

Ia menjelaskan frekuensi 700 MHz digunakan sebagai pita lebar bergerak seluler untuk memperluas jangkauan layanan internet 4G/LTE dan 5G. Frekuensi utamanya guna mengatasi area blankspot atau wilayah tak tercover sinyal telekomunikasi, serta meratakan akses konektivitas hingga ke pelosok pedesaan.

Menurut dia, frekuensi 700 MHz memiliki sejumlah keunggulan, yaitu memiliki cakupan sinyal yang luas dan kuat, dan efisien dalam hal biaya karena dapat membangun infrastruktur jaringan dengan jumlah BTS yang lebih sedikit.

Selain pembangunan BTS, lanjut dia, Kementerian Komdigi juga akan memanfaatkan berbagai teknologi pendukung guna memperluas jangkauan layanan telekomunikasi di wilayah kepulauan, meliputi optimalisasi pemanfaatan Satelit Republik Indonesia (SATRIA), lalu penguatan jaringan tulang punggung Palapa Ring, serta pengembangan teknologi berbasis satelit sebagai alternatif layanan komunikasi di daerah yang belum dapat dijangkau jaringan terestrial.

"Upaya ini bukan sekadar pemenuhan infrastruktur, melainkan instrumen vital dalam memacu pertumbuhan investasi yang selama ini stagnan dan memastikan kesejahteraan digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar," kata Wayan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan pemerataan akses telekomunikasi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat Kepri, khususnya di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.

Hingga saat ini, kata dia, masih terdapat 30 titik blankspot dan 177 titik dengan kualitas sinyal lemah yang berdampak terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas perekonomian masyarakat.

Keterbatasan jaringan telekomunikasi itu juga berdampak terhadap berbagai sektor, salah satunya pembangunan pendidikan. Contohnya, proses pembangunan Sekolah Rakyat (SR) serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah mengalami kendala imbas minimnya infrastruktur pendukung, salah satunya jaringan telekomunikasi.

Karena itu, Wagub Kepri berharap dukungan pemerintah pusat mempercepat pembangunan infrastruktur digital di perbatasan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

"Layanan Internet yang memadai memungkinkan masyarakat terutama nelayan pesisir di pulau terjauh, tidak lagi harus melakukan pergerakan fisik yang melelahkan, melainkan cukup melalui pemindaian digital guna mengakses layanan negara," kata Nyanyang.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Kepri dan Komdigi sepakat tuntaskan blankspot di perbatasan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.