Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mempercepat penyiapan lahan untuk mendukung investasi hilirisasi ubi kayu sebagai upaya meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, membuka lapangan kerja, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie di Ambon, Senin, mengatakan kepastian lahan menjadi faktor utama dalam mendukung kelancaran investasi sehingga seluruh areal yang disiapkan harus berstatus clear and clean agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
"Yang paling penting adalah lahan harus benar-benar clear and clean, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kepastian lahan menjadi faktor utama untuk memberikan rasa aman bagi investor dan mempercepat realisasi program hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan," katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi yang membahas kesiapan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam mendukung program hilirisasi ubi kayu, sebagai tindak lanjut pertemuan Gubernur Maluku dengan Menteri Pertanian dan Bupati Buru Selatan beberapa waktu lalu.
Menurut Sadali, rapat tersebut difokuskan untuk mengevaluasi kesiapan daerah, mulai dari ketersediaan lahan, dukungan masyarakat, hingga kesiapan petani sebagai bagian dari rantai produksi bahan baku industri.
Ia menegaskan pengalaman sengketa lahan yang pernah terjadi di sejumlah wilayah di Maluku harus menjadi pelajaran agar tidak kembali menghambat masuknya investasi strategis di sektor pertanian.
"Kita harus memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen yang sama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga program hilirisasi ini dapat berjalan sesuai target," ujarnya.
Sadali menjelaskan Maluku memiliki potensi pengembangan ubi kayu yang cukup besar dengan luas panen sekitar 1.875 hektare dan produksi mencapai sekitar 42.027 ton. Potensi tersebut dinilai perlu didorong melalui pembangunan industri pengolahan agar memberikan nilai tambah bagi petani dan perekonomian daerah.
Ia mengatakan program hilirisasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar.
"Jika kebutuhan lahan mencapai sekitar 12 ribu hektare, maka akan tercipta puluhan ribu lapangan pekerjaan, belum termasuk dampak berganda ketika industri pengolahannya mulai beroperasi," katanya.
Sementara itu, Bupati Buru Selatan La Hamidi mengatakan pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan selama sekitar lima bulan bersama Kementerian Pertanian, PTPN, PT Agrinas, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyelaraskan perencanaan pengembangan hilirisasi ubi kayu.
Menurut dia, hingga saat ini kesiapan daerah telah mencapai sekitar 75 persen dan akan terus ditingkatkan, terutama dalam memenuhi persyaratan terkait kepastian lahan sesuai arahan pemerintah pusat.
"Ini merupakan gagasan besar Bapak Gubernur Maluku untuk membangun ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mendukung penuh kebijakan tersebut," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Maluku-Pemkab Buru siapkan lahan hilirisasi ubi kayu
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.