Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengaktifkan posko penanganan darurat dan memperkuat koordinasi lintas instansi untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai menimbulkan kabut asap di Nabire.
Penjabat Sekda Papua Tengah Silwanus Sumule di Nabire, Jumat, mengatakan pemerintah menggelar pertemuan darurat untuk mengonsolidasikan penanganan bersama Dinas Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, kepolisian, RRI, dan BMKG.
“Saat ini koordinasi diperlukan karena sejumlah titik api terpantau meningkat di Nabire dan beberapa kabupaten lain di Papua Tengah, sementara Agustus-September merupakan periode yang perlu diwaspadai terhadap risiko kebakaran,” katanya usai rapat darurat karhutla.
Ia mengatakan saat ini penanganan kebakaran mengandalkan enam mobil pemadam kebakaran gabungan milik pemerintah provinsi dan Kabupaten Nabire serta dua armada kepolisian yang telah dimodifikasi untuk mendukung penyiraman di lokasi kebakaran.
Ia mengatakan pemerintah masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pemadaman sehingga membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang memiliki kendaraan tangki air.
Pemerintah membuka ruang bagi pemilik kendaraan tangki air untuk membantu menyuplai air bagi armada pemadam yang beroperasi di lapangan.
“Kita akan terus mengupayakan memodifikasi dan memobilisasi jika ada masyarakat misalnya yang mempunyai mobil-mobil tangki dapat juga digunakan untuk membawa air dan memberikan itu kepada mobil-mobil yang ada,” ujarnya.
Selain penanganan di lapangan, pemerintah mengingatkan masyarakat mencegah munculnya titik api baru dengan tidak membakar lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan di kawasan yang mudah terbakar.
Masyarakat juga diminta melakukan pemadaman secara mandiri apabila menemukan titik api kecil dan kondisi masih aman. Jika api tidak dapat dikendalikan, warga diminta segera melapor kepada posko darurat.
“Kepada masyarakat dipastikan satu, jangan membakar sembarangan, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Jika melihat titik-titik api ya sepanjang masih bisa dipadam dilakukan, tapi tidak mampu segera menghubungi posko-posko yang ada,” kata Silwanus.
Posko Penanganan Darurat Karhutla dipusatkan di kantor BPBD Papua Tengah untuk mengoordinasikan informasi dan respons antar-instansi.
Pemerintah juga akan menyebarluaskan nomor kontak darurat agar masyarakat dapat melaporkan titik api dengan cepat.
Pemprov Papua Tengah selanjutnya akan menggelar Apel Siaga Personel Terpadu pada Senin untuk memastikan kesiapan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Apel tersebut akan dilanjutkan dengan pertemuan teknis untuk menetapkan langkah penanganan lanjutan berdasarkan perkembangan kebakaran dan kondisi di lapangan.
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.