Pertumbuhan ekonomi Kulon Progo Triwulan I 2026 sebesar 5,69 persen

Rabu, 5 Agustus 2026 23:08 WIB

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kulon Progo Aris Nugroho. (ANTARA/HO-Humas Pemkab Kulon Progo)

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,69 persen pada triwulan I 2026, melonjak signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 3,00 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kulon Progo Aris Nugroho mengatakan lonjakan ekonomi daerah tersebut dipicu oleh sektor perdagangan besar serta penyediaan makanan dan minuman yang disokong oleh sektor pariwisata.

"Pendapatan Daerah Kulon Progo juga menembus Rp789,61 miliar, melampaui target semester I 2026," kata Aris saat Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan (Rakordalbang) Triwulan II 2026 di Kulon Progo, Rabu.

Selain pertumbuhan ekonomi, kata Aris, Kabupaten Kulon Progo meraih penghargaan tingkat regional Jawa-Bali atas keberhasilan menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga menyentuh angka 2,14 persen.

Atas raihan tersebut, Pemkab Kulon Progo memperoleh alokasi insentif fiskal sebesar Rp3 miliar yang seluruhnya akan diarahkan untuk penguatan infrastruktur dan program padat karya.

"Alokasi insentif disebar secara proporsional guna mengikis kesenjangan antarwilayah. Program padat karya memprioritaskan masyarakat miskin sebagai tenaga kerja guna mendongkrak pendapatan warga," katanya.

Ia menambahkan dana insentif tersebut juga dialokasikan untuk pembenahan sarana kesehatan, perbaikan sekolah, hingga perbaikan akses jalan pendukung pariwisata di wilayah utara dan selatan.

"Kami berharap perbaikan akses jalan pendukung pariwisata dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan pariwisata dan ekonomi masyarakat," katanya.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo Agung Setyawan mengapresiasi capaian kinerja seluruh jajaran birokrasi, namun tetap menekankan pentingnya keterbukaan data dan percepatan pembaruan manajemen pemerintahan.

Agung menyoroti kondisi infrastruktur jalan di beberapa wilayah seperti Samigaluh, Kokap, dan Galur yang masih mencatatkan persentase kerusakan cukup tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemkab Kulon Progo mulai mengembangkan sistem Dasbor Kendali Pembangunan berbasis data spasial terintegrasi guna memantau kondisi wilayah secara transparan.

"Kita harus mempunyai target dan perencanaan yang jelas. Melalui dasbor ini, seluruh data seperti kondisi jalan hingga serapan anggaran dapat terpantau, sehingga penanganan infrastruktur maupun pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran," kata Agung.

Ia juga menginstruksikan efisiensi anggaran melalui pola kerja sinergis, seperti penggunaan material hasil normalisasi sungai untuk pengurugkan fasilitas publik, serta mendorong penciptaan "public happiness" lewat ajang seni, olahraga, dan pembinaan UMKM lokal.

Memasuki paruh kedua tahun 2026, Pemkab Kulon Progo turut menitikberatkan penanganan darurat sampah perkotaan melalui pemilahan sampah organik berbasis Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) dan pengomposan (composting).

Pada kesempatan tersebut, Pemkab Kulon Progo juga memberikan penghargaan kinerja terbaik instansi. Kategori Perangkat Daerah diraih oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (peringkat I), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (peringkat II), serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (peringkat III).

Adapun Kategori Kapanewon diraih oleh Kapanewon Girimulyo (peringkat I), Kapanewon Lendah (peringkat II), dan Kapanewon Kalibawang (peringkat III).