Polres Pekalongan tingkatkan koordinasi cegah konflik pilkades

Senin, 31 Agustus 2026 22:17 WIB

Kepala Polres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf bersama Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir. (ANTARA/Kutnadi)

Pekalongan (ANTARA) - Kepolisian Resor Pekalongan, Jawa Tengah, meningkatkan koordinasi lintas sektoral sekaligus memetakan sejumlah wilayah rawan untuk mencegah konflik pemilihan kepala desa yang akan berlangsung 18 November 2026.

Kepala Polres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa koordinasi dan pemetaan kerawanan menjadi perhatian polisi karena pemilihan kepala desa memiliki tingkat sensitif cukup tinggi.

"Selain politik uang, potensi konflik antarpendukung, mobilitas massa, provokasi, hingga penyebaran hoaks juga akan menjadi perhatian kami dalam mengamankan pilkades," katanya.

Dari 34 desa yang akan melaksanakan Pilkades 2026, sebanyak 28 desa berada di wilayah hukum Polres Pekalongan sedangkan enam desa lainnya masuk wilayah hukum Polres Kota Pekalongan.

"Oleh karena itu, kami membutuhkan kesiapan seluruh stakeholder untuk memastikan seluruh tahapan dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif," katanya.

Menurut dia, potensi kerawanan harus dipetakan sejak awal terutama di tingkat desa hingga tempat pemungutan suara (TPS) Pilkades.

"Permasalahan yang awalnya kecil apabila tidak dilakukan mitigasi dengan baik maka bisa berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar. Oleh karena itu, kami minta jajaran Kapolsek melakukan pengawasan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan selama tahapan Pilkades berlangsung," katanya.

Selain konflik antar-pendukung dan provokasi, kata dia, politik uang menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius karena hal itu dinilai berpotensi mengganggu pelaksanaan pemilihan kepala desa yang jujur dan demokratis.

Pelaksana Tugas Bupati Pekalongan Sukirman meminta seluruh pihak memperkuat pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya politik uang.

"Kita harus mengedepankan profesionalisme dalam seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkades 2026 sehingga dapat terwujud pemilihan yang jujur, adil, transparan, dan demokratis," katanya.

Ia menambahkan edukasi kepada masyarakat penting dilakukan agar warga memahami bahaya politik uang dan tidak mudah terpengaruh oleh praktik tersebut.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.