AKURAT.CO Halaqah Pra-Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) mengusulkan agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyusun kode etik bagi kader yang mengemban jabatan di pemerintahan dan lembaga negara. Usulan tersebut menjadi salah satu dari delapan rekomendasi strategis yang akan dibawa ke Muktamar Ke-35 NU.
Rekomendasi itu disampaikan dalam Halaqah Pra-Muktamar bertema "Masa Depan Nahdlatul Ulama: Kepemimpinan Abad Kedua" yang digelar di Pesantren Luhur Ciganjur, Jakarta Selatan.
Tokoh Muda NU, Ah Maftuchan, mengatakan penyusunan kode etik diperlukan seiring semakin banyaknya kader NU yang dipercaya menduduki jabatan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Baca Juga: Makna dan Filosofi Logo Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama
Menurutnya, PBNU memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kader yang menjalankan amanah di pemerintahan tetap berpegang pada nilai-nilai organisasi, menjaga integritas, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
"Perlu ada pedoman etik yang menjadi rambu-rambu bagi kader NU agar tetap konsisten bekerja untuk kemaslahatan umat sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Maftuchan.
Ia menilai kontribusi kader NU di pemerintahan selama ini cukup beragam. Di satu sisi, banyak kader dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat, namun di sisi lain terdapat sejumlah kasus penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan oknum pejabat.
Karena itu, kode etik dinilai penting sebagai pedoman bagi kader NU yang memegang jabatan publik agar menjalankan tugas secara profesional, transparan, akuntabel, serta terhindar dari praktik penyalahgunaan wewenang maupun tindak pidana korupsi.
Maftuchan menegaskan kepercayaan publik terhadap NU harus dijaga melalui standar etika yang jelas bagi setiap kader yang memperoleh amanah di pemerintahan.
Sementara itu, Ketua Alumni Pesantren Ciganjur, H Syaifullah Amin, mengatakan seluruh rekomendasi hasil halaqah akan disampaikan kepada PBNU dan Panitia Bidang Materi Muktamar Ke-35 NU.
Baca Juga: Nasaruddin Umar Berpotensi Maju Ketum PBNU, Apakah Terbentur Aturan Rangkap Jabatan?o9llll
Ia berharap usulan tersebut dapat dibahas dan ditetapkan sebagai keputusan resmi Muktamar sehingga menjadi pedoman bagi kepengurusan PBNU periode mendatang.
Halaqah Pra-Muktamar menghasilkan delapan rekomendasi yang mencakup berbagai isu strategis, di antaranya relasi NU dengan pemerintah, keberpihakan kepada warga Nahdliyin, penguatan tata kelola organisasi, serta peningkatan kontribusi kader di ruang publik.
Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Forum tertinggi organisasi tersebut akan membahas arah kebijakan NU sekaligus memilih kepengurusan baru untuk masa khidmat berikutnya.