Jumat, 14 Agustus 2026 - 13:01 WIB
Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan membentuk pengadilan ad hoc untuk mengusut dugaan penyimpangan yang dilakukan jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kurun waktu hingga 30 tahun ke belakang.
Baca Juga
Wacana tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Prabowo menilai langkah khusus diperlukan untuk menangani dugaan persoalan di tubuh BUMN yang dinilai sudah berlangsung cukup lama.
Baca Juga
"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk bisa kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin," tutur Prabowo.
Meski membuka opsi penindakan, Prabowo juga memberikan ruang bagi mantan direksi BUMN yang mengakui kesalahan dan memilih bertobat.
Baca Juga
Dia bahkan menyatakan akan membawa opsi tersebut kepada DPR untuk dipertimbangkan, termasuk kemungkinan pemberian amnesti khusus.
"Saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang taubat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui, nah ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," katanya.
Prabowo mengatakan persoalan BUMN tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Dia menyebut jumlah pihak yang perlu dimintai pertanggungjawaban cukup banyak sehingga diperlukan mekanisme khusus.
"Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya," katanya.
Presiden juga menyoroti kondisi sejumlah BUMN yang dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian. Namun, dalam laporan keuangan, perusahaan tersebut justru disebut mencatat keuntungan.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Menurut Prabowo, persoalan tersebut semakin serius karena sejumlah BUMN juga memiliki kerja sama dengan perusahaan asing.
"Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini," tutur dia.
Prabowo Targetkan Renovasi Seluruh Sekolah dan Pesantren di Indonesia Selesai 2029
Presiden Prabowo mengatakan program perbaikan sekolah terus diperluas hingga seluruh sekolah di Indonesia, termasuk sekolah di pesantren selesai pada 2029
VIVA.co.id
14 Agustus 2026